Polkam dan HAM

Pemerintah Wacanakan Perppu Pembubaran Ormas

Selasa, 16 May 2017 23:42 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo . MI/ARYA MANGGALA

PEMERINTAH mewacanakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), untuk bisa melangkah lebih cepat dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan yang basisnya anti Pancasila.

Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (16/5). "Di UU Ormas memang ada tahapannya lewat proses hukum, itu butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul jaksa agung kan memungkinkan dengan perppu," kata Tjahjo.

Menanggapi aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Tjahjo menyatakan ormas tersebut memang harus dibubarkan. Namun, karena pembubaran ormas melalui prosedur yang ada sekarang dianggap terlalu lama, pemerintah sepakat membentuk perppu.

Tjahjo juga menegaskan kembali bahwa elemen empat pilar kebangsaan harus menjadi dasar tiap ormas meski ormas tersebut berbasis bidang-bidang tertentu.

"Tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Tjahjo pun menegaskan arahan presiden sudah jelas bahwa semua masyarakat harus menaati semua keputusan hukum. Masalah emosional yang dihadapi masyarakat dinilai wajar, namun aksi demonstrasi harus tetap taat aturan.

Kemendagri juga membuka posko yang siaga 24 jam untuk mendata laporan terkait aktivitas ormas yang mencurigakan, terutama yang bertentangan dengan ideologi negara. Hal ini juga disosialisasikan dan dilakukan oleh aparat pemerintah di seluruh daerah.

"Mulai malam ini di lantai tiga ada posko 24 jam. Kami mengundang Kesbangpol daerah untuk melaporkan terus setiap gelagat perkembangan yang ada termasuk HTI, kelompok radikal yang lain, dan beberapa isu daerah," tandasnya. (OL-4)

Komentar