Lingkungan

Pemerintah tak Boleh Biarkan Perusahaan Perusak Lingkungan

Senin, 15 May 2017 17:10 WIB Penulis: Micom

ANTARA/M Agung Rajasa

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan PT Freeport Indonesia telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan asal AS itu membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara, dan laut. Tindakan itu menimbulkan potensi kerugian lingkungan hingga Rp185 triliun.

Oleh karena itu anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Endre Saifoel meminta pemerintah tidak mentoleransi perusahaan-perusahaan penambang yang terbukti mencemarkan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah yang dimaksud khususnya Kementerian Koordinator Kemaritiman.

"Saya minta pemerintah harus mengejar betul dan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan ini. Jika tidak, Indonesia akan terkesan dinilai lemah dan disepelekan oleh perusahan multinasional itu," ujar pria yang biasa dipanggil Haji Wen itu saat dimintai pendapatnya melalui telepon, Senin (15/5).

"Mereka harus memperbaiki lingkungan yang rusak itu. Menteri jangan hanya sekadar berjanji, tindak aneka temuan BPK tersebut dong,” tegas legislator dapil Sumatra Barat I tersebut.

Sinyalemen Endre itu sejalan dengan temuan BPK lainnya yang menyebutkan, pengawasan pemerintah kurang ketat terhadap Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara yang disebabkan mencapai Rp185,563 triliun.

BPK juga menemukan persoalan lain yakni penambangan Freeport di bawah tanah yang tanpa izin lingkungan. BPK menyatakan analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah. (RO/X-12)

Komentar