Nusantara

Keraton Kritisi Kondisi Masyarakat Jabar

Sabtu, 13 May 2017 13:15 WIB Penulis: Bayu Anggoro

ANTARA/Adeng Bustomi

KERATON Cirebon mengkritisi sejumlah persoalan di masyarakat yang harus dituntaskan pemenang Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018.

Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat di Kota Bandung, kemarin, mengungkapkan saat ini Jabar masih mengalami persoalan mendasar, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga warga yang tidak bersekolah.

Karena itu, menurutnya, calon yang akan bertarung harus menyiapkan program yang mampu menjawab persoalan itu.

Sebagai contoh, menurutnya, calon yang terpilih nanti harus mampu memandirikan Jabar.

Dia menilai, saat ini berbagai kebutuhan komoditas Jawa Barat berasal dari luar negeri.

"Daging sapi, kambing, telur, bahkan sayuran, dan buah-buahan," kata Arief.
Padahal, menurutnya, provinsi ini kaya potensi alam. Ditambah, jumlah penduduk yang banyak.

Selain itu, menurutnya, calon gubernur yang terpilih harus mampu mengembangkan potensi pariwisata Jabar.

"Gubernur harus bisa mengelola destinasi wisata," katanya.

Dia mengaku optimistis kandidat yang nama-namanya beredar saat ini memiliki kapasitas yang baik.

Sebab, imbuh dia, mereka bukan tokoh baru dalam perpolitikan. "Ada Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi.

Semua punya pengalaman di pemerintahan," katanya.

Dengan begitu, dia menilai warga Jawa Barat merasa tenang karena calon gubernur berikutnya sudah teruji kepemimpinannya.

"Kalau kata orang Bandung, reugreug (teguh). Sudah berpengalaman, tidak ujug-ujug muncul. Siapa pun yang jadi, tak masalah," katanya.

Disinggung sikap Keraton Cirebon jelang Pilgub Jawa Barat 2018 ini, dia memastikan akan bersikap netral.

"Di era demokrasi, keraton harus mengayomi semua. Karena semua abdi dalem, warga, tersebar di semua partai. Jadi, keraton tak berpolitik lagi," katanya.

Anggaran pilkada

Lima Kabupaten di Sumatra Utara (Sumut) ternyata belum memasukkan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam APBD.

"Akan kita gunakan politik anggaran untuk mendesak lima pemerintah daerah yang belum menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018," tegas Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi.

Lima daerah itu ialah Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Langkat, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

"Kami harap sudah dianggarkan sewaktu mengajukan APBD perubahan. Jika tidak, nanti kita coret perubahan anggaran yang mereka sampaikan ke provinsi," ungkap Erry.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mencairkan anggaran tahap pertama untuk mendanai pemilihan gubernur (pilgub) 2018 sebesar Rp200 miliar dari Rp318 miliar.

Sisa dana sebesar Rp118 miliar baru akan dicairkan pada 2018.

"Fraksi-fraksi di DPRD menyepakati perubahan nomenklatur dana penyelenggaraan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten dalam bentuk hibah," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Yosafat Koli di Kota Kupang. (PO/YH/CS/AD/LD/PS/BB/N-1)

Komentar