Nusantara

Kementerian Lingkungan Kaji Lahan untuk Korban Sengketa

Sabtu, 13 May 2017 05:00 WIB Penulis: (CS/TB/N-1)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan - See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/104475/siti-tidak-ada-kriminalisasi-penahanan-didin-bukan-karena-cacing/2017-05-12#sthash.oRi47yPo.dpuf

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengkaji penyediaan 50 hektare lahan hutan untuk menjadi lahan garapan ratusan petani korban konflik agraria di Kecamatan Teluk-jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat di Karawang, kemarin, membenarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan permintaan 50 hektare kawasan hutan untuk dialihfungsikan sebagai lahan garapan petani.

Akan tetapi, lanjut Siti Nurbaya, KLHK masih mengkaji penentuan lahan. "Belum kami putuskan yang beliau minta karena sedang cek terlebih dahulu karena perlu diskusi dan kajian sehingga nanti dilihat sebarannya di mana," ucapnya. Siti tidak ingin mengomentari lebih jauh mengenai kon-flik agraria antara petani dan PT Pertiwi Lestari.

"Yang pasti, penyelesaian ini sudah menjadi instruksi dari presiden," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah petani Telukjambe Barat yang terusir dari ladang dan tempat tinggal mereka sejak enam bulan lalu sempat me-nemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (3/5). Pada Rabu (10/5), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengunjungi ratusan petani Telukjambe Barat yang masih mengungsi di rumah dinas bupati.
Secara terpisah, ribuan warga Tanjung, Kelurahan Karaton, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menuntut keadilan kepada pemerintah lantaran digusur secara paksa.

Salah seorang korban penggusuran, Jaelani Musa, menje-laskan penggusuran paksa berlangsung tanpa alasan jelas. "Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggusuran rumah milik 343 kepala keluarga," imbuh Jaelani. Eksekusi itu dilakukan atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2357 K/Pdt/1997 soal perkara kasasi perdata antara Hadin Lamusu dan Husen Taferokila.

Polres Banggai kemudian mengeluarkan imbauan Nomor 579/ IV/2017 yang meminta masyarakat yang bermukim di objek eksekusi untuk meninggalkan tempat. Berdasarkan pantauan di lapangan, seluruh 248 bangunan yang dihuni 1.114 warga telah digusur. Hanya tersisa beberapa perkantoran di lahan tersebut.

Komentar