Opini

Kemenangan Emmanuel Macron Kemenangan Uni Eropa

Selasa, 9 May 2017 07:56 WIB Penulis: Fertiana Santy Kandidat Doktor Politik Uni Eropa di Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence, France,PNS di Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,Kementerian Agama

AFP

”ON ne choisit pas entre deux chaos, si aucun candidat n’est parfait, tous ne sont pas aussi dangereux. Ne pas voter, c’est accepter potentiellement le pire. Si un mieux n’est pas annonce, on peut vouloir eviter un pire.”
-Abbe Grosjean, Pastor Kepala Saint-Cyr-l’Ecole, Paris.

Kalimat tersebut tepat menggambarkan apa yang disebut Romo Franz Magnis Suseno bahwa, “Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa.”

Kata-kata bijak ini sangat dipahami rakyat Prancis yang telah memilih presidennya pada Minggu (7/5) setelah 11 kandidat yang bertarung dalam putaran pertama yang digelar dua minggu lalu, 23 April. Ada dua kandidat yang berlaga pada putaran kedua, yaitu Emmanuel Macron dan Marine Le Pen.
Sedikit melihat ke belakang, menariknya hasil putaran pertama pilpres ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat tidak memilih kandidat dari partai besar sayap kanan maupun kiri seperti Republikan (Francois Fillon) dan Sosialis (Benoit Hamon).

Lalu, dalam konteks pilpres ini, pertanyaannya siapakah capres ‘terburuk’ menurut rakyat Prancis, yang dicegah untuk berkuasa? Hasil pilpres membuktikan bahwa rakyat Prancis telah mencegah Le Pen menempati kekuasaan terting­gi di Republik. Dengan kata lain, Macron telah memenangi Pilpres 2017 dengan persentase pemilih mencapai 66,06%. Kemenangannya diklaim sebagai angin segar untuk Uni Eropa sekaligus obat penawar dari kekecewaan terhadap arus populisme Le Pen, Wilders, Brexit, dan kemenangan Donald Trump dalam pilpres AS.

Bursa perdagangan Eropa seperti DAX Jerman dan CAC Prancis merespons kemenangan ini dengan mencapai patokan tertinggi dan menunjukkan kelegaan karena integritas Uni Eropa tetap utuh.

Tak kurang Presiden Francois Hollande, Perdana Menteri Bernard Cazeneuve, Pejabat Tinggi Uni Eropa Jean-Claude Juncker dan Federica Mogherini menunjukkan dukungannya terhadap Macron. Termasuk kandidat yang kalah, Francois Fillon dan Benoit Hamon, sampai legenda sepak bola Prancis, Zinedine Zidane, menyerukan warga negara yang memiliki hak pilih memberikan suaranya untuk Macron dalam rangka menghentikan langkah Marine Le Pen.

Mengapa Le Pen kalah?
Sepanjang sejarah pemilihan pre­siden-dalam sistem politik Prancis yang masih didominasi laki-laki-Le Pen merupakan salah dua capres perempuan yang mampu berlaga ke putaran kedua, setelah Segolene Royal pada Pilpres 2007. Walaupun demikian, isu gender ternyata tidak mampu meningkatkan jumlah suara pendukungnya. Kaum feminis Prancis tidak menganggapnya vokal menyuarakan hak-hak perempuan, seperti isu kekerasan domestik yang dilakukan pria kulit putih, isu penghapusan hak aborsi, dan pemotong­an tunjangan bagi orangtua.

Selain itu, ia terkenal sangat keras mengkritik perempuan muslim terkait dengan pemakaian hijab/jilbab sebagai identitas/simbol keagamaan.

Marine Le Pen, seorang garis keras nasionalis, ialah pendukung proteksionisme ekonomi dan perlindungan perbatasan. Ia menyerukan Prancis untuk keluar dari zona Uni Eropa melalui referendum Frexit (France Exit), seperti halnya Brexit.

Sebagian besar rakyat menganggapnya sebagai xenofobia, antiimigran, antimuslim, dan antisemit. Hal ini disebabkan pernyataannya untuk menutup masjid-masjid dan mencabut kewarganegaraan beberapa ulama/imam. Pada April lalu dalam sebuah wawancara dengan media lokal, ia menyangkal peristiwa holocaust dan yakin bahwa Prancis tidak bertanggung jawab atas pendeportasian 76.000 Yahudi dari Prancis ke kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz selama perang dunia kedua.

Banyak yang menyesalkan pernyataannya ini sebagai suatu kegagalan besar dalam membawa perubahan partainya Front Nasional ke arah ‘moderat’, seperti yang dijanjikan oleh Le Pen sebelumnya.

Kemenangan Macron
Terlepas dari isu peretasan e-mail Macron, tidak memengaruhi terpilihnya Emmanuel Macron, 39, sebagai orang nomor satu di Republik. Dengan demikian, ia menjadi presiden termuda setelah kemenangan pendahulunya Napoleon Bonaparte, terpilih saat usia 40 tahun pada pilpres yang digelar 1848.

Macron seperti kuda hitam yang muncul di pilpres kali ini, tiga tahun yang lalu ia bukan siapa-siapa. Partai En Marche didirikannya tahun lalu dan memproklamasikan diri sebagai sayap tengah independen, dan belum memiliki keterwakilan sama sekali di parlemen. Sebuah tantangan tersendiri untuk Macron karena ia harus mampu meraih mayoritas parlemen dalam pemilihan legislatif bulan depan. Tanpa mayoritas, tentu sulit baginya untuk mewujudkan janji manifesto politiknya.

Ia bertekad ingin mewujudkan Prancis yang modern dan multikultural, menempatkan dirinya sebagai sosok optimistis dan progresif, penawar dari visi suram dan reaksioner Front Nasional Le Pen. Ia ingin meningkatkan peran Uni Eropa dalam ekonomi, pertahanan, dan imigrasi. Berseberang­an dengan Le Pen, dalam debat dan dialog yang diadakan media lokal, seperti RTL, France 2, dan TF1, ia menyatakan sikapnya terhadap Islam dan muslim, bahwa ia tidak kontra terhadap Islam sebagai sebuah agama. Baginya tidak ada agama yang menjadi masalah di Prancis. Republik yang mengedepankan sekularisme (laicite) wajib bersikap netral dan berkewajiban memberikan kebebasan bagi rakyat untuk ‘mempraktikkan agama dan keyakinannya dengan harga diri’.

Di sisi lain, ia pun melihat bahwa ada kebutuhan mendesak untuk membantu beberapa muslim yang kontra dengan nilai-nilai laicite. Untuk itu, ia ingin memfasilitasi mereka merestrukturisasi apa yang disebut muslim Prancis dan bagaimana mereka berintegrasi dengan nilai-nilai laicite tersebut.

Sama halnya dengan Uni Eropa, dalam konteks hubungan bilateral dengan Indonesia, Macron merupakan apa yang saya sebut seperti vitamin, yang berfungsi menutrisi dan menyehatkan hubungan bilateral kedua negara yang telah terbina sejak lama. Platform politiknya sejalan dengan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia.

Kunjungan Presiden Francois Hollande ke Indonesia pada 29 Maret yang lalu, menurut Presiden Joko Widodo merupakan kunjungan bersejarah setelah 31 tahun tidak ada kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia. Kunjungan ini sekaligus menguatkan kerja sama di bidang kemaritiman, teknologi informasi, pendidikan dan riset, pariwisata, serta pertahanan. Termasuk upaya memerangi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme.

Macron memiliki visi dan kebijakan yang sejalan dengan Presiden Francois Hollande, dan itu berarti kerja sama bilateral kedua negara akan terus berkembang. Macron akan dilantik dan secara resmi menempati istana kepresidenan Elysee sebagai Presiden Prancis pada 14 Mei. Mari kita nantikan langkah Macron selanjutnya. Vive la Republique, Ensemble la France.

Komentar