WAWANCARA

Tahun Terbaik Investasi

Ahad, 7 May 2017 08:20 WIB Penulis: Iis Zatnika

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong. -- MI/Galih Pradipta

INDONESIA berada dalam tahun terbaik investasi, proyek-proyek infrastruktur dan tren positif semakin menguat, membuat target Rp678 triliun yang harus dibukukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) optimistis terlampaui. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala BKPM Thomas Lembong di ruangan kerjanya, Senin (3/4):

Anda baru saja pulang roadshow dari beberapa negara, adakah kabar gembira?
Kita memang mesti mendatangi investor secara berkala, jadi dalam menyusun kalender perjalanan tentunya menyesuaikan dengan target. Misalnya, investor terbesar Indonesia kan Jepang, jadi saya harus ke sana tiga tahun sekali. Lalu, yang ketiga itu kan Korea Selatan, jadi saya melakukan yang sama. Kemarin saya baru pulang habis keliling ke tujuh negara, yaitu Jerman, Prancis, Inggris, Swedia, Denmark, Tiongkok, dan Singapura. Kami ke Eropa sebagai persiapan kunjungan presiden dalam rangka G20 di Hamburg. Jadi, memang ada beberapa investasi dari Eropa dan ada beberapa tambahan investasi dari Skandinavia yang ingin kita garap.

Sudahkah menghasilkan komitmen?
Saya kira dari awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sudah mulai mengerucut dari dialog yang cenderung umum, dari minat menjadi niat, dan dari niat ke realisasi. Memang realisasi itu jalan terus, tapi mungkin kita bisa bagi menjadi dua.

Pertama itu murni kerja target, yang kedua investasi yang tidak terlalu raksasa tapi sangat strategis karena punya manfaat lain seperti pengembangan latihan pekerja vokasi, juga misalnya, sektor untuk mengembangkan ekspor kita. Untuk megaproyek itu seperti migas, petrokimia, dan baja. Itu satu proyek bisa puluhan triliun rupiah. Kalau yang strategis itu pariwisata. Itu tidak terlalu besar tapi membuka lapangan kerja cukup besar. Pariwisata dibangun di pinggiran Indonesia sehingga bisa berperan di pemerataan dan penghasil devisa.

Besar sekali potensi kita untuk mengembangkan pariwisata seperti di tempat-tempat baru contohnya, Labuan Bajo, Pulau Komodo, ini kan wilayah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Komposisinya 70% megaproyek, 30% investasi strategis.

Sudahkah ada angka nominalnya serta sektor yang dibidik?
Saya ingin bicara lebih ke sektornya. Pengamatan saya ialah di dalam rantai industri kita banyak lubang-lubang di tengah sehingga kita terpaksa mengimpor sesuatu. Umpamanya itu bisa diproduksi di dalam negeri, proses manufaktur akan lebih lancar. Contohnya, salah satu bahan baku yang sangat penting untuk bahan industri itu carbon black, itu dibutuhkan untuk membuat ban, sepeda motor, mobil, atau bus, juga tinta cetak.

Carbon black sebetulnya dibuat dari limbah industri terutama pabrik baja. Terus terang kita kekurangan pabrik carbon black, sebenarnya pabriknya sudah ada, tapi dengan berkembangnya industri kita seperti industri ban dan percetakan, permintaan terhadap zat ini kan semakin meningkat, jadi kita butuh investasi lagi.

Sebetulnya pabrik baja seperti Krakatau Steel itu mahal dan susah untuk membuang limbah itu, padahal ada kebutuhannya untuk mengolah limbah itu untuk industri turunan yang lain. Jadi, ada lubang-lubang seperti ini yang membuat rantai industri kita jadi tidak sinambung. Jadi kita perlu kejar investasi yang mengisi lubang ini.

Di tengah rumor soal ancaman Vietnam dan negara-negara pesaing investasi, bagaimana posisi kita saat ini?
Hemat saya pribadi, yang kembali menggairahkan investor untuk kembali ke Indonesia itu ialah semangat reformasi Presiden dan Wapres. Jadi terobosan seperti mengalihkan subsidi BBM jadi infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan, atau tax amnesty, dan upaya untuk mempercepat pelayanan kepada investor melalui penerapan perizinan terpadu satu pintu (PTSP). Itu semua sinyal-sinyal kesungguhan merombak ekonomi kita jadi lebih efisien dan produktif serta ramah kepada investor.

Investor itu tidak terlalu berinvestasi berdasarkan kondisi tapi lebih berdasarkan tren. Jadi selama tren menuju perbaikan, itu sangat kondusif bagi investasi. Harus digarisbawahi negara tetangga kita juga gencar mencari investasi dan revolusi diri. Harus kita akui risiko, kita akan tertinggal. Kita masih berputar di hal yang konvensional.

Jadi apakah akselerasi sudah bisa mengatasi berbagai jenis tantangan?
Terus terang kalau bukan dengan revolusi mental yang dicanangkan dengan presiden, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi, mungkin kita sudah amblas. Karena keter­tinggalan yang cukup jauh.

Contoh lain, survei Bank Dunia untuk iklim usaha, kita sudah meningkat dari peringkat ke-130 menjadi peringkat ke-126, menjadi ke-121, menjadi ke-109, dan menjadi ke-91 dari 160 negara. Ini masih oke-oke saja, tapi masih jauh dari juara.

Amnesti pajak kan sudah berakhir, apa ada yang sudah bisa direalisasikan untuk investasi?
Saya kira pemanfaatan amnesti pajak akan cukup low profile. Karena ini mungkin dana dari pengusaha yang sudah punya usaha di sini. Kemudian mereka menggunakan dana repatriasi untuk memperluas bisnisnya. Saya kira itu tidak akan terlalu menonjol tapi ikut membantu target rea­lisasi.

Hitung-hitungan soal invetasi dari amnesti pajak ini?
Mungkin kalau hitung-hitungan kasar kan dana repatriasi sekarang Rp130-an triliun karena kan separuh ke sektor rill. Itu bisa hampir 10% dari total target kita Rp678 triliun.

Sekarang tentunya kita harus genjot iklim investasi dan usaha supaya cenderung masuk ke sektor rill. Jika dia hanya masuk ke sektor perbankan, harusnya juga memediasi untuk masuk ke kegiatan ekonomi. Namun, yang punya paling banyak dampak berganda ialah investasi langsung ke sektor rill.

Mengenai revolusi mental, Anda pernahkah menemui suatu peristiwa yang personal soal ini?
Dulu yang namanya pidato presiden itu biasanya 45 menit sampai sejam, sekarang 7 menit atau 10 menit. Ini contoh sederhana, tapi sinyalnya kan luar biasa.

Kalau presiden saja sesingkat itu, apalagi para pebajat, kita harus ekstra singkat. Di kalangan pengusaha dari dulu saya bilang penyakit kita itu bertele-tele.

Kemudian transparansi, saya kira dalam sejarah indonesia tidak ada presiden yang terbuka dan begitu blakblakan termasuk mengenai borok-borok kita. Kebetulan saya ini anak dokter, dan di kedokteran kita bisa bilang untuk membenahi suatu penyakit kita harus mengakui dulu penyakit itu. Sekali kita mampu akui, kita bisa bersama-sama membenahinya.

Target BKPM pada 2018 itu meningkat pesat ya?
Itu kan hanya wacana kalau umpamanya kalau kalau kita menginginkan perumbuhan ekonomi sampai 6,1% di saat komponen perekonomian yang lain sudah mentok sehingga sektor investasi yang mesti di genjot. Namun itu hanya realistis kalau ada terobosan yang luar biasa seperti tax amnesty. Mungkin kita butuh 2-3 terobosan dengan skala yang sama kalau kita mau menargetkan target investasi yang luar biasa.

Ada beberapa inovasi yang Anda lakukan. Bisa diceritakan beberapa yang paling penting?
PTSP, yakni 22 kementerian dan lembaga semua perizinannya sudah disatupintukan di BKPM. Jadi investor tidak perlu keliling. Kemudian juga layanan izin 3 jam dan jumlah kawasan industri yang bisa memperoses izin selama 3 jam.

Baru saja kita perluas dari tadinya 14 kawasan industri sekarang menjadi 32 dan ini akan terus diperluas. Tahun ini perhatian kami khusus ke arah hubungan pusat dengan daerah karena makin kelihatan banyak kendala investasi itu di daerah. Jadi, Rakernas BKPM dua bulan lalu kami luncurkan wacana KIS atau Koordinasi Imigrasi dan Standardisasi. Itu juga sudah disetujui Bapak Presiden jadi memang perlu koordinasi yang lebih baik antara BKPM pusat dan daerah.

Formulir antardaerah semakin bisa diseragamkan semakin nyaman untuk investor karena investor itu punya investasi di multilokasi.

Soal kerja keras pemerintah menggarap infrastruktur, adakah tugas khusus dari Presiden?
Bagi saya, PR dari Presiden itu ialah soal keikutsertaan investor swasta dalam mendanai infrastruktur kita. Itu mungkin jalur utamanya ada dua, satu public private partnership. Jadi kongsi antara investor swasta dengan pemerintah untuk membuat satu sarana infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan tol.

Kedua itu sekuritisasi. Jadi aset-aset yang dimiliki pemerintah itu sudah matang, sudah jalan, stabil, dan bisa diuangkan ke pasar modal.

Jadi, intinya PR dari Presiden untuk saya, bagaimana kami bisa menggulirkan kerja sama swasta-pemerintah atau swasta-BUMN untuk mengembangkan infrastruktur, dan sekuritisasi guna menguangkan infrastruktur yang sudah ada.

Apa dua metode itu sudah mulai terlihat?
Yang selama ini paling menonjol itu ialah program Pendanaan Infrastruktur Non-APBN dari Bappenas. Di situ dikoordinasi supaya di beberapa proyek infrastruktur terutama tol, BUMN bermitra dengan dana pensiun dan dana asuransi. Jadi, dana tersebut ikut mendanai proyek jalan tol. Saya kira juga di pembangkit listrik cukup banyak kemitraan BUMN dengan swasta. Meng­ingat kebutuhan infrastruktur kita yang luar biasa, kita harus genjot jauh lebih banyak dan harus mulai memitrakan sarana seperti bandara, logistik, atau perhutanan juga pelabuhan. Sekarang ini pelabuhan baru di timur Jakarta itu diwacanakan menjadi kerja sama swasta dan pemerintah, itu ada investor dari Jepang.

Seberapa potensial dana pensiun dan asuransi yang bisa direalisasikan?
Dana pensiun dan dana asuransi kalau tidak salah itu sampai Rp1.700 triliun. Tidak semuanya bisa dipakai untuk infrastruktur, tapi potensinya tetap ratusan triliun. Dengan demografi kita, perkembangan ekonomi semakin banyak orang yang terserap lapangan kerja ke sektor formal menjadi karyawan. Begitu mereka masuk ke sektor formal, mereka juga masuk ke sektor BPJS dan asuransi swasta dengan berkembangnya kelas menengah pasti semakin banyak kepala keluarga yang mengambil asuransi sehingga aset asuransi terus bertumbuh.

Sebenarnya masalah infrastruktur ini baik-baik saja kah, menanggapi banyaknya rumor negatif yang beredar?
Karena memang kita mencoba untuk menggenjot dengan begitu drastis. Infrastuktur yang dikerjakan Presiden dalam 2,5 tahun saja sudah mendekati total infrastuktur yang dibangun enam tahun sebelumnya. Sehingga laju pekerjaan yang begitu drastis biasanya ada kecelakaan atau kegagalan sana sini, tapi lebih baik kita coba. Akan ada masalah yang lebih besar kalau kita tidak berani mencoba. Hemat saya kita masih tetap bisa membenahi sambil jalan.

Dari investasi, apakah ada hitungan dari Rp1 triliun kira-kira multiplier effect-nya berapa yang akan digulirkan?
Jadi pada 2016, investasi membuka lapang­an kerja baru sejumlah 1,2 juta lapang­an kerja baru. Waktu itu proyek 612. Jadi pada 2016 pencapaiannya 612 triliun, yakni investasi segitu membuka 1,2 juta lapangan kerja baru.

Contoh lainnya, investasi internasional juga membawa tenaga kerja asing. Satu tenaga kerja asing membuka tiga sampai sembilan lapangan kerja baru untuk tenaga kerja indonesia. Tenaga kerja asing jadi bisa juga menjadi multiplier effect. Selama ini sering salah persepsi orang-orang menganggap tenaga kerja asing itu saingan, sebenarnya tidak. (*/M-1)

Komentar