BIDASAN BAHASA

Salah Ampunan

Ahad, 7 May 2017 04:15 WIB Penulis: Adang Iskandar Redaktur Bahasa Media Indonesia

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PEMERINTAH tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Tentu saja diperlukan anggaran yang sangat besar untuk mendukung pembangunan itu. Salah satu yang diandalkan ialah penerimaan negara dari sektor pajak. Pemerintah pun, melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengeluarkan kebijakan berupa program pengampunan pajak (tax amnesty) atau sering disebut amnesti pajak.

Dalam KBBI, amnesti bermakna pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Terkait dengan perpajakan, dalam laman Ditjen Pajak disebutkan amnesti pajak ialah program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapus­an sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap program perpajakan itu. Untuk menghindari simpang siur informasi mengenai amnesti pajak, pemerintah menggencarkan sosialisasi. Bahkan, Presiden pun ikut terjun langsung menyosialisasikannya. Gencarnya sosialisasi dan publikasi terkait dengan tax amnesty di media massa antara lain berdampak pada begitu familiernya amnesti di kalangan masyarakat. Sayangnya, fenomena kebahasaan di masyarakat itu tidak diikuti pemahaman makna sebenarnya amnesti itu. Kata amnesti pun digunakan serampangan di ruang-ruang publik.

Salah satu yang menurut saya sangat menggang­gu ialah penggunaan kata amnesti dalam promosi atau iklan yang dilakukan perusahaan-perusahaan properti, baik itu perumahan maupun apartemen. Iklan dalam bentuk spanduk dan advertorial di media massa itu memuat kata-kata ‘DP amnesty’. DP amnesty, menurut para pengiklan tersebut, ialah pemberian potongan harga untuk uang muka (down payment/DP). Ada juga yang menyebutkan DP amnesty ialah pemberian ke­ringanan berupa pembayaran uang muka (DP) yang bisa dicicil. Lalu, siapa yang diberi ‘amnesty’ dalam program itu?

Bukankah hakikat sebuah amnesti ialah ada yang memberi dan diberi pengampunan? Dalam konteks promosi DP amnesty, penjual atau perusahaan properti tidak memberi ‘pengampunan’ kepada konsumen karena konsumen juga tidak pernah melakukan perbuatan yang yang merugikan si pengusaha. Toh, transaksinya juga belum terjadi. Jelas, penggunaan kata amnesty di situ sangat ngawur. Kata diskon, korting, potongan harga, ataupun keringanan pun ‘disulap’ menjadi kata amnesti demi promosi sekalipun itu menyesatkan. Padahal, artinya sangat jauh berbeda. Si pembuat iklan tidak memahami makna kata amnesti, dan hanya memanfaatkan kata yang tengah ‘mendapat tempat’ di masyarakat tersebut.

Tak elok berpromosi terkait dengan properti atau apa pun dengan cara menyesatkan seperti ‘menyulap’ makna sebuah kata. Lebih baik terus terang, misalnya program ‘DP nol persen untuk perumahan’ seperti janji kampanye pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, dan kita tinggal menunggu realisasinya.

Komentar