Jeda

Kami Bayar, Kami Awasi!

Ahad, 30 April 2017 10:15 WIB Penulis:

Pendiri Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menekankan, kampanye penyadaran mesti jadi salah satu prioritas, sebagai bagian komunikasi publik. Bahkan, mesti diiringi integrasi program sadar pajak dalam kurikulum pendidikan yang lebih inklusif sejak dini.

"Penerimaan pajak yang tinggi adalah buah kepatuhan yang tinggi, dan kepatuhan ditopang kesadaran Wajib Pajak (WP) dan otoritas yang kredibel dan kompeten. Kesadaran jadi pilar penyangga sistem kepatuhan yang akan menghasilkan penerimaan yang tinggi," kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini.

Yustinus mengakui, secara umum, ada beberapa Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama yang menonjol, namun lebih dipacu kepemimpinan yang baik. "Ini yang perlu disebarluaskan dan dikembangkan, bagaimana pegawai-pegawai terbaik berkesempatan jadi pemimpin, sistem mutasi dan promosi harus diperbaiki. Jangan dibiarkan jalan sendiri-sendiri, tapi harus ada panduan, bimbingan, dan anggaran yang memadai," kata Yustinus.

Komunikasi, baru dipungut

Rasio pajak atau pendapatan negara dari penerimaan pajak, kata Yustinus, jika dihitung di pajak pusat, ada di kisaran 10-11%.

"Tiga tahun terakhir praktis tidak tumbuh karena berbagai kendala, perlambatan ekonomi, hambatan pemungutan, regulasi, SDM, dan faktor lainnya. Menurut saya memang tidak bisa jangka pendek, tapi kalau 1-2 tahun disiapkan fundamen yang bagus, tahun 4-5 tinggal take off," ujar Yustinus yang sejak 2011 melakukan pengarusutamaan isu pajak, berfokus ke literasi pajak, menyebarluaskan gagasan bahwa pajak itu penting.

"Dalam beberapa waktu terakhir ini berbuah, kami melakukan pendidikan informal ke media, komunitas, LSM, dan kaum muda, melalui seminar, workshop, diskusi online via medsos, di WA Group. Kami upayakan gratis, sehingga dibiayai sponsor atau funding," kata Yustinus sembari mengingatkan, pajak tidak bisa lagi dipandang eksklusif sebagai hak dan milik pemerintah.

Esensi pajak, kata Yustinus, gotong royong dan partisipasi sehingga sejak awal perlu dibangun relasi setara yang dialogis, hubungan dialektis hak dan kewajiban, dengan akuntabilitas baik. "Rakyat akan sukarela membayar pajak jika penggunaan uang pajak tepat sasaran dan ada penegakan hukum yang tegas, perlu diperkuat komunikasi dan diskusi dengan komunitas-komunitas basis, kampus, dan asosiasi. Zat/M-2

Komentar