Ekonomi

LPDB Usulkan Pembentukan Badan Pembiayaan Mikro

Kamis, 27 April 2017 18:50 WIB Penulis: RO

Direktur Utama LPDB, Kemas Danial menjelaskan tentang pentingnya Integrasi perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Skema Baru Bagi Pembiayaan UKM yang diselenggarakan oleh (KEIN). Dok LPDB

DIREKTUR Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial mengusulkan kepada pemerintah perlunya pembenahan sistem pembiayaan pada sektor koperasi dan UMKM. Menurut Kemas pembiayaan KUMKM selama ini tidak efektif karena terjadi tumpang tindih kewenangan.

Usulan itu disampaikan Kemas Danial dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Skema Baru Bagi Pembiayaan UKM" di kantor Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Jakarta, Selasa (25/4). Turut hadir dalam acara itu Anggota KEIN Hendri Saparini, Executive Vice President PT PNM Arif Mulyadi serta perwakilan perusahaan BUMN.

"Sehingga tidak ada duplikasi. Masa LPDB kasih, di BUMN kasih, yang lain juga kasih. Ini kan jadinya tidak efektif," tandas Kemas.

Kemas mengatakan pembenahan sistem pembiayan KUMKM ini bisa diwujudkan dengan dibentuknya satu badan khusus gabungan beberapa lembaga yang selama ini menangani masalah pembiayaan KUMKM, seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan LPDB. Badan itu menjadi semacam Badan Pembiayaan Mikro Indonesia yang berada di bawah Presiden.

"Kita harus punya gagasan yang sama, kita harus satu di bawah Presiden akan mudah kontrol terhadap lembaga pembiayaan UKM. Karena itu, tolong (KEIN) sampaikan ke Bapak Presiden pembiayaan tidak efisien yang perlu kita benahi," kata Kemas.

Tanpa berbentuk badan, LPDB tidak akan bisa bergerak cepat dalam menyalurkan pembiayaan untuk UMKM, karena terkendala tidak memiliki kantor unit layanan di daerah untuk menjangkau masyarakat.

"Kenapa itu terjadi karena LPDB ini tidak punya cabang. LPDB ada kluster tiga, sehingga kami bentuk tim task force (satgas)," ujar Kemas.

Sejak 2016 ini pihaknya telah membuka dua kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi di dua kota yaitu di Surakarta (dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta) dan Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat). Tahun ini satgas ditargetkan akan terbentuk di tiga kota, yakni Medan, Bali, dan Samarinda.

Dalam menjalankan tugasnya LPDB berada dibawah naungan tiga kementerian. Misalnya Kementerian Keuangan mempersiapkan keuangannya, Kemenkop UKM mempersiapkan SDM dan pengawasannya, dan Kemenpan RB membuat organisaasinya.

"LPDB ini dananya memang kecil tapi jangan salah, peruntukan bagi masyarakat sangat besar, sangat jelas sasarannya untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskian, dan pengangguran," tukas Kemas.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota KEIN Hendri Saparini mengakui LPDB sangat dibutuhkan keberadaannya untuk pengembangan KUMKM di Tanah Air. Karena itu, usulan supaya perlunya pembenahan pembiayaan KUMKM ini akan dipertimbangkan untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Ini sangat bermanfaat, sehingga perlu ada badan ini sedang menjadi konsen kami, ini kita akan lanjutkan lagi diskusi kami mohon masukan dari pa Kemas," kata Hendri. (X-12)

Komentar