Properti

Perubahan PPh dalam Kajian

Selasa, 25 April 2017 04:28 WIB Penulis: Iqbal Musyaffa iqbal@mediaindonesia.com

DOK REI

DIREKTORAT Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan sedang menjajaki kemungkinan perubahan pola pengenaan pajak penghasilan (PPh) pada sektor properti dari PPh final menjadi PPh nonfinal. Tujuannya, antara lain untuk mendorong penambahan basis pajak. Terkait dengan rencana itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan pihaknya masih mendalami rencana pemerintah itu. “Kita juga masih mengkaji apa yang menjadi latar belakang pemerintah terkait wacana tersebut, dan masih kita pelajari baik ataupun buruknya dari wacana tersebut bila diimplementasikan nanti untuk sektor properti,” ujarnya ketika dihubungi, Senin (24/4).

Soelaeman saat ini masih belum bisa berpendapat mana yang terbaik untuk sektor properti, apakah PPh final atau PPh nonfinal. REI pun masih belum memiliki rencana untuk bertemu pemerintah guna membahas hal ini. “Karena kita harus ada persiapan kajian yang matang dulu sebelum bertemu pemerintah dan memberikan masukan nantinya.” Sementara itu, Direktur Housing Urban Development Zulfi Syarif Koto mengamini rencana Ditjen Pajak tersebut sebagai upaya pemerintah mempertebal pundi-pundi penerimaan negara dari sektor pajak. Lebih lanjut, Koto menilai rencana perubahan penge­naan PPh di sektor properti dan konstruksi itu tidak menjadi masalah selama hanya untuk properti komersial.

“Yang terpenting sektor properti untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah subsidi FLPP tidak ada perubahan skema ataupun besaran pajaknya. Bahkan, seharusnya untuk rumah subsidi lebih diringankan pajaknya, imbau Koto. Sebelumnya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan kajian ini sebenarnya pun sudah didiskusikan tiap kali rapat di internal dan juga bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Salah satu sektor yang selama ini dipungut pajak final, yakni sektor properti atau konstruksi. Menurutnya, sumbangan pajak dari dua sektor itu tidak sebanding dengan pertumbuhan yang terjadi. “Dalam 10 tahun terakhir, properti konstruksi naik, tapi pajaknya segitu-gitu saja,” kata Ken di Belitung, beberapa waktu lalu.

Tarif PPh final yang saat ini berlaku untuk penghasilan pengalihan/jual beli tanah/bangunan, yakni 2,5% dari total bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau ba­ngunan, dan imbalan jasa konstruksi yang berkisar 2%-6%. Contoh perhitungannya untuk pajak final, misalnya penghasilan Rp500 miliar, tarif pajaknya 2,5%. Perhitung­annya berarti 2,5% x Rp500 miliar = Rp12,5 miliar yang dibayarkan pada negara. Dalam skema baru yang dikaji, wajib pajak akan diminta untuk melakukan pembukuan. Dengan pembukuan, otoritas pajak bisa melacak potensi pajak lain. Perhitung­annya, penghasilan dikurangi biaya belanja perusahaan, misal belanja ke toko paku, toko besi, toko marmer, dan lain sebagainya. Umpama, biayanya Rp490 miliar sehingga setelah dikurangi, penghasilan menjadi Rp10 miliar. Berarti 2,5% x Rp10 miliar = Rp250 juta.

Wajib pajak baru
Dikatakan Ken, jika dengan tarif final, negara mendapat angka lebih besar. Namun, pihaknya tidak bisa melacak wajib pajak lain seperti toko paku dan toko besi. Berbeda jika nonfinal, ada potensi bagi Ditjen Pajak menjaring wajib pajak baru. “Saya bisa melacak yang ini beli semen, beli cat, beli paku. Negara bisa dapat dua kali lipat,” ujar dia. Ken berharap kajian tersebut bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya dan digolkan serta diatur dalam penerbitan peraturan pemerintah tahun ini. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal menambahkan, penerimaan pajak dari sektor properti menurun disebabkan turunnya tarif PPh final sektor ini dari 5% ke 2,5%. Berdasarkan catatan Yon, penerimaan pajak neto properti, termasuk konstruksi pada 2016 hanya Rp76,79 triliun, turun dari posisi Rp85,75 triliun pada tahun sebelumnya. (Mtvn/S-2)

Komentar