Jeda

Mereka belum Cukup Usia

Ahad, 23 April 2017 14:00 WIB Penulis: Rizky Noor Alam

KETERBATASAN pengetahuan dan rasa ingin tahu akan seksual berujung kesialan bagi Bunga (bukan nama asli). Itu ditambah lingkungan kampusnya dan tempat indekos yang marak dengan aktivitas seksual. Tak pelak di usianya yang ke-21, ia hamil di luar nikah. Tidak siap menjadi seorang ibu, ia berniat menggugurkan kandungannya. Alih-alih berhasil mengaborsi, ia malah ditipu dan kehilangan uang Rp3 juta. Untungnya ia mempertahankan anaknya hingga lahir dan menikah dengan pacarnya hingga kini.

"Aku itu dulu dikekang sama keluarga, jadi suka coba-coba dan tidak terbuka, makanya jadi terjerumus ke jalan ini," ujar Bunga kepada Media Indonesia.

Tidak ingin pengalaman pahitnya terulang kepada putranya, Bunga akan terbuka akan memberikan informasi dan pendidikan seks. Ia akan menjadi anaknya sebagai kawan agar anaknya nyaman berkomunikasi. "Aku rasa ketika si anak tahu apa itu seks sesuai dengan usianya dia akan paham apa yang boleh dan tidak nantinya, menjadikan pendidikan seks sebagai hal yang tabu justru tidak tepat," tutup Bunga.

Nasib Bunga lebih beruntung bila dibandingkan dengan Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Mereka menjadi korban pernikahan anak yang sudah menikah saat usia 13-14 tahun karena masalah ekonomi. Pernikahan itu dinilai orangtua mereka dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Sayangnya, pernikahan itu mencabut hak-hak anak seperti pendidikan dan kesehatan.

Tidak ingin pengalaman mereka terulang pada anak-anak, bersama dengan Tim Kuasa Hukum Koalisi 18+, mereka mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mengatur usia minimal perempuan menikah 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Mereka mengajukan agar batas usia perempuan menikah sama dengan laki-laki.

"Permohonan ini diajukan korban. Ada tiga perempuan yang pernah mengalami, menjadi korban pernikahan anak, dan mereka punya kepentingan mengubah peraturan itu agar anak-anak mereka tidak mengalami hal yang sama," jelas Dian Kartika, anggota tim kuasa hukum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/4).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai usia ideal menikah ialah 21 tahun. Saat itu organ reproduksi perempuan sudah berfungsi dengan baik.

Zina

Secara terpisah, Koordinator Advokasi dan Komunikasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Frenia Nababan mengungkapkan fenomena pernikahan anak di Indonesia karena banyak alasan.
"Penyebabnya saat ini bukan hanya maraknya pergaulan bebas saja, melainkan juga interpretasi agama tertentu yang memperbolehkan menikah jika sudah mampu. Jadi bukan hanya pergaulan bebas saja, melainkan ada juga tradisi, jadi faktornya masih beragam," jelas Frenia saat diwawancarai Media Indonesia di kantornya, Selasa (18/4).

Alasan lain ialah menghindari zina. Padahal, pernikahan tidak semata masalah seksual. "Ketakukan soal zina, padahal pernikahan anak itu kalau belum siap malah akan menimbulkan banyak kekerasan yang akan dialami, fisik maupun mental. Selain itu, kalau tidak memiliki kemampuan ekonomi jadi ketergantungannya (dengan orangtua) sangat tinggi," paparnya.

Seharusnya orangtua bisa memberikan pencegahan dengan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Pemerintah, lanjut Frenia, juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada orangtua.
"Sekarang banyak yang menikah mau itu karena hamil di luar nikah atau tidak, angka perceraian juga tinggi. Ini menunjukkan ada permasalahan ketidaksiapan dalam membentuk keluarga, di sana sebenarnya peran pemerintah memberikan pemahaman bahwa perencanaan keluarga itu penting untuk dimiliki dan diberikan kepada remaja-remaja," papar Frenia.

Sejak 1970-an, PKBI sudah gencar melakukan Gerakan Remaja Bertanggung Jawab yang dilakukan di Youth Center PKBI di 27 provinsi, bahkan program-program PKBI sudah ada yang diadopsi pemerintah melalui BKKBN.

Sinkron

Untuk mencegah pernikahan anak, kata Frenia, pemerintah harus menyinkronkan UU Pernikahan dengan UU Perlindungan Anak, salah satunya batas minimal pernikahan pada anak perempuan. Di samping itu, perlu strategi khusus dari pihak pemerintah seperti Kemenkes, KPPPA, BKKBN, dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Ambar Rahayu mengungkapkan derasnya perkembangan teknologi informasi turut berperan akan fenomena ini sehingga perlu landasan moral dan karakter pada anak guna membentengi mereka dari perkembangan teknologi saat ini.

"Jadi orangtua tidak bisa seperti zaman dulu. Sekarang ini orangtua harus lebih banyak mendengar, orangtua harus menjadi sahabat bagi remaja dan harus banyak mendengarkan, jangan menghakimi. Sekarang eranya cyber family, artinya bahwa yang menghubungkan komunikasi dengan anggota keluarga adalah media online," lanjut Ambar. Meski belum ada angka resmi, Ambar melihat tren pernikahan anak meningkat bila dibandingkan dengan sebelumnya.

BKKBN sejak 2006 melalui Gerakan Berencana (Genre) memiliki tiga program utama, yakni menghindari pernikahan anak, menghindari seks pranikah, serta tidak memakai narkoba dan zat adiktif lainnya termasuk merokok. Program ini menyasar anak SMA di seluruh Indonesia.

"Persebarannya saja kami belum bisa menjangkau seluruh sekolah, jadi biasanya sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan itu sekolah-sekolah teladan. Kita sekarang mulai menggarap yang di kampung-kampung KB, yang mana didirikan di wilayah yang angka kemiskinannya tinggi, pernikahan anaknya juga tinggi," ungkap Ambar.

Mental

Secara psikologis, korban pernikahan anak mengalami masalah mental. Perlu kesiapan bagi seseorang mencapai kematangan untuk menghadapi tantangan kehamilan, melahirkan, ekonomi, dan lainnya.
"Masa dewasa muda itu baru siap mengarungi rumah tangga, sekitar umur 22. Itu pun tetap perlu ada persiapan, masa transisi.

Umumnya setelah matang itu usia 25 sudah betul-betul matang, artinya kesiapan sebagai orang dewasa itu sudah benar-benar siap. Artinya kematangan psikologisnya, mau berbagi, menahan diri, berani berkorban, dan ego sudah mulai ditinggalkan," jelas psikolog Seto saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (21/4).
Dari kesehatan, dokter spesialis anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Fransisca Handy menjelaskan dampak kesehatan yang akan dirasakan pada korban pernikahan anak dikategorikan pada tiga kategori besar.

"Pertama gangguan kesehatan jiwa, kedua risiko penyakit menular seksual karena aktivitas seksual yang dilakukan di usia dini itu meningkatkan risiko penyakit menular seksual, termasuk kanker serviks. Ketiga ialah masalah kesehatan reproduksi. Kalau terjadi kehamilan, kehamilannya berisiko tinggi, melahirkan lebih berisiko dan nanti kalau punya anak akan berisiko untuk memiliki masalah," jelas Fransisca saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (21/4).

Telanjur

Apabila terjadi kasus kehamilan yang tidak diinginkan, Frenia Nababan memberikan beberapa opsi jalan keluar. "Kita itu ada konsultasi untuk kehamilan yang tidak diinginkan, nanti orangtuanya bisa ke sana. Jadi ada beberapa fungsi kalau misalnya kehamilan itu ternyata pasangannya tidak mau menikahkan, itu solusinya bisa ditaruh di selter atau orangtuanya mau membantu membesarkan (bayi anaknya), atau memilih opsi lain juga bisa," jelas Frenia.

Bila akibat pemerkosaan dan berisiko pada kesheatan ibu, ada opsi-opsi kontrasepsi darurat pada usia kehamilan tertentu yang berfungsi untuk mencegah bertemunya sel sperma dan sel telur.
Status bayi yang dilahirkan nanti bergantung pada keputusan anak dan orangtuanya. Mau diasuh atau adopsi. Selter saat ini tersebar di lima wilayah di Indonesia, di antaranya Jakarta dan Yogyakarta.

"Yang paling penting langkah orangtua ialah selalu mendampingi anak ini, jadi ketika terjadi kehamilan tidak diinginkan jangan sampai anaknya merasa sendirian dan dihakimi meskipun memang anaknya bersalah," imbuh Frenia.

Meskipun dinikahkan, pendampingan orangtua tetap perlu. Namun, yang paling penting ialah menyelesaikan pendidikan anaknya. "Karena kalau pendidikannya tidak selesai, akan berputar terus, seperti anaknya akan sulit mencari pekerjaan, jadi dukungan keluarga saat terjadi kehamilan tidak diinginkan itu sangat diperlukan," pungkasnya. (*/M-4)

Komentar