Polkam dan HAM

KPK Tahan Atase Imigrasi

Jum'at, 21 April 2017 18:34 WIB Penulis: Cahya Mulyana

ANTARA

SETELAH memeriksa untuk kali ketiga, KPK memutuskan menahan atase imigrasi nonaktif pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo. Dwi merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait proses penerbitan paspor RI dengan metode reach out pada 2016 dan proses penerbitan calling visa pada 2013-2016.

Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Pom Dam Jaya Guntur cabang KPK, selama 20 hari ke depan. "Jadi penahanan biasa 20 hari di Rutan Guntur," terang Kuasa Hukum Dwi, Yans Jailani saat mendampingi kliennya, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/4).

Menurutnya, KPK telah memeriksa Dwi sebanyak tiga kali sebagai tersangka dan langsung diputuskan untuk ditahan. Pemeriksaan sejauh ini masih terkait tugas Dwi selaku atase serta perannya yang diduga turut serta dalam mark up biaya visa.

"Atase imigrasi yang sekarang dimasalahkan katanya ada kelebihan uang visa. Itu saja. Sebelum ditahan sudah diperiksa 3 kali dan tadi itu pemeriksaan ketiga," paparnya.

Dia enggan mengomentari tuduhan KPK soal keterlibatan Dwi dalam perkara itu. "Itu sudah materi perkara. Karena kalau memang ada, kita tahu sendiri KPK punya alat bukti, nanti mungkin akan disampaikan (dalam persidangan)," pungkasnya.

Dwi selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjabat sebagai atase imigrasi pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia diduga menerima hadiah atau janji. Padahal patut diduga hadiah itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Atas perbuatannya tersebut, Dwi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (X-12)

Komentar