Polkam dan HAM

Pelemahan Pemberantasan Korupsi Semakin Nyata

Jum'at, 21 April 2017 15:40 WIB Penulis: Cahya Mulyana

Ilustrasi

PENGHADANGAN dan pelemahan terhadap kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dirasakan semakin nyata. Para aktivis antikorupsi menegaskan KPK tengah dihadang pihak yang ingin menggagalkan pengungkapan korupsi.

Indikasi itu tampak jelas pada adanya tindak kekerasan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan disusul hak angket DPR merupakan bukti nyata strategi musuh antirayswah.

"Agenda pemberantasan korupsi kembali diuji di saat KPK sedang bekerja keras untuk mengungkap proyek reklamasi, skandal suap hakim MK, korupsi di Bakamla, dan terakhir korupsi KTP elektronik. KPK juga mendapat serangan teror yang keji menimpa Novel Baswedan serta beberapa anggota DPR menggulirkan hak angket," terang Natalia Soebagjo, didampingi perwakilan aktivis antikorupsi lainnya seperti Betti Alisjahbana, Lelyana Santosa dan Zainal Arifin Muchtar, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/4).

Menurut Natalia teror dan tekanan politik yang menimpa KPK patut diduga merupakan bentuk pelemahan pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan perjuangan dan harapan bangsa terbebas dari segala bentuk tindak pidana korupsi.

"Teror terhadap para pegawai KPK yang semakin brutal serta tekanan politik mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi dan prinsip konstitusi tentang negara hukum. Hadangan tersebut patut diduga bagian dari upaya pelemahan KPK," tegasnya.

Natalia menerangkan pemerintah dan segenap masyarakat tidak boleh lengah dan terhanyut ke dalamnya tetapi harus bangkit melawan upaya yang bisa menghancurkan harapan negara terbebas korupsi. "Presiden Joko Widodo harus terus memberikan perhatian penuh dan memastikan kredibilitas upaya Polri mengungkap semua pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Itu penting untuk membuktikan keseriusan pemerintah mengungkap pelaku dan dalang teror tersebut," ujarnya.

Baca juga: Kasus Novel, Pemerintah Diminta...

Natalia menambahkan negara bisa disebut sukses apabila pemberantasan korupsi kuat dan independen. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo harus terus memberikan perhatian serta dukungan serius terhadap kerja-kerja dan kondisi KPK.

Namun adanya upaya dari Komisi III DPR yang memanfaatkan hak angket berkaitkan dengan penyidikan KTP-e serta Miryam S Haryani, yang digulirkan oknum wakil rakyat itu berpotensi mengganggu independensi KPK.

"Oleh karena itu kami menyerukan agar DPR menahan diri untuk tidak mencampuri kewenangan penegakan hukum KPK. Menyerukan agar masyarakat tidak surut selangkahpun untuk ambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi," tegasnya.

Zainal Arifin mengaku prihatin terhadap kondisi yang dihadapi pemberantasan korupsi sehingga mengajak semua lapisan masyarakat merapatkan barisan mendukung KPK. Teror yang menimpa penyidik KPK tersebut mencerminkan upaya menghambat atau bahkan menggagalkan pengungkapan perkara korupsi besar di Indonesia masih sangat kuat.

Selain itu, lanjut dia, wacana hak angket disinyalir bertujuan untuk menekan secara psikologis KPK dan bisa menjadi modus yang berulang. Pasalnya membuka berita acara pemeriksaan Miryam merupakan kewenangan pengadilan, ketika keinginan DPR diikuti berpotensi mengacaukan penanganannya.

"Jangan-jangan ini bukan untuk memperjelas proses penegakan hukum tetapi memperkeruh proses penegakan hukum. Maka jangan sampai KPK mau membuka ini sebab ini juga akan menjadi modus berulang," pungkasnya.(OL-3)

Komentar