Polkam dan HAM

KPK Koordinasi dengan Puspom TNI Hadirkan Kabakamla di Persidangan

Jum'at, 21 April 2017 14:35 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

Ist

KEPALA Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo dan Ali Fahmi (Staf Khusus Arie yang juga politikus PDIP) kembali mangkir dari panggilan sebagai saksi pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/4).

Sedianya keduanya menjadi saksi untuk dua anak buah pemilik PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) Fahmi Darmawansyah, Adami Okta dan Hardy Stefanus. Namun Arie beralasan sedang dinas di Australia. Sebelumnya Arie juga beralasan sedang dinas di Madano, Sulawesi Utara. Adapun Ali Fahmi yang telah dipanggil sebanyak tiga kali namun tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

"Kepala Bakamla Arie sudah panggilan kedua kami dapat info beliau ada dinas di Australia, yang pertama lalu sedang dinas di Manado. Ali Fahmi ini sudah tiga kali kita panggil, kita datangi rumah dan istrinya dia tidak diketahui keberadaannya," ujar Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Untuk itu, Jaksa Kiki meminta majelis hakim yang diketuai Frangky Tumbuwun untuk mengeluarkan surat penetapan sebagaimana Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Surat penetapan itu untuk menghadirkan keduanya di muka sidang pada Jumat (28/4) depan.

Terkait permintaan itu, ketua majelis hakim Frangky Tumbuwun mengabulkannya setelah bermusyawarah dengan empat hakim anggota lainnya. Meski demikian, hakim Frangky meminta jika kedua saksi kembali mangkir dalam sidang pekan depan maka sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

"Seandaimya seminggu itu tidak hadir apa boleh buat kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa. Hadir atau tidak hadir kita lanjut," ucap hakim Frangky.

Kuasa hukum Adami dan Hardy, Setiyono pun sependapat dengan majelis hakim. Ia meminta agar sidang tidak ditunda lagi meskipun Arie dan Ali Fahmi kembali mangkir. "Kalau memang tidak datang saksi Ali Fahmi dan Arie Soedewo, kalau bisa dilanjutkan (ke pemeriksaan terdakwa)," tukasnya.

Usai sidang, Jaksa Kiki menyebut jika surat penetapan majelis untuk memanggil Arie sangat penting guna berkoordinasi dengan Puspom TNI. Pasalnya Arie merupakan militer aktif.

Koordinasi dengan Puspom TNI tersebut dilakukan karena dalam pemanggilan sebelumnya pimpinan KPK telah bersurat dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk memerintahkan Arie hadir di persidangan. Sayangnya Arie beralasan tengah berdinas. "Kita koordinasi dengan Puspom TNI terkait pemanggilan (Arie) tersebut," ungkap Jaksa Kiki.

Adapun untuk Ali Fahmi, Jaksa mengaku telah memanggil secara patut dan sah serta telah bertemu istri Ali Fahmi namun hingga kini politikus PDIP itu seakan menghilang. Tidak hadirnya Ali Fahmi sebanyak tiga kali itu membuat Jaksa KPK mempertimbangkan untuk berkoordinasi dengan penyidik agar menetapkan Ali Fahmi dalam daftar pencarian orang (DPO). Selain itu Jaksa KPK juga mengingatkan Ali Fahmi bisa dijerat dengan Pasal 22 UU Tipikor yakni dengan sengaja tidak memberi keterangan dengan ancaman penjara hingga 12 tahun.

"Kita laksanakan penetapan tapi kalau tidak ada juga insyaallah kita akan berkoordinasi dengan penyidik, tindak lanjutnya seperti apa," kata Jaksa Kiki saat ditanya terkait penetapan Ali Fahmi sebagai DPO.

Jaksa Kiki menyebut keterangan keduanya penting untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana ke Bakamla dan DPR dalam pengadaan satelit pemantau senilai Rp222 miliar yang dimenangi PT MTI. Diketahui dalam sidang sebelumnya Arie disebut-sebut sebagai pihak yang mengatur jatah fee untuk pihak-pihak di Bakamla sebesar 7,5%.

Namun Arie tidak menerima jatah lebih dulu, ia meminta PLT Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi untuk menerima 2% lebih dulu yang dibagikan untuk Eko Rp2 miliar, Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo dan Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan masing-masing Rp1 miliar.

Adapun Ali Fahmi akan diklarifikasi terkait jatah untuk beberapa anggota DPR dan kementerian terkait sebesar Rp24 miliar. Diketahui berdasarkan BAP Fahmi Darmawansyah beberapa nama yang menerima jatah yakni anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari (F-PDIP), Bertu Merlas (F-PKB), Donny Imam Priambodo (F-NasDem), Fayakun Andriadi (F-Golkar), Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas Wisnu Utomo, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, dan seorang pejabat di Kemenkeu yang ia lupa namanya.

"Karena kedua orang ini (Arie dan Ali Fahmi) banyak disebut saksi-saksi sebelumnya mengenai bagaimana proses penganggaran, proses lelang di Bakamla dan disebut-sebut mengenai persentase pemberian uang ke pejabat-pejabat tinggi di Bakamla dan pejabat lainnya," pungkas jaksa Kiki. (OL-3)

Komentar