Polkam dan HAM

KPU Minta DPR Segera Rampungkan UU Pemilu

Jum'at, 21 April 2017 14:10 WIB Penulis: Liliek Dharmawan

Ilustrasi

KPU meminta DPR segera merampungkan Undang Undang (UU) Pemilu, sehingga KPU memiliki cukup waktu mempersiapkan proses pelaksanaan pemilihan llegislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2019 mendatang.

Komisioner KPU Pusat Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya cukup mengkhawatirkan pelaksanaan pileg dan pilpres pada 2019 mendatang. Sebab, sampai sekarang kalangan DPR masih membahas RUU Pemilu.

"Kami berharap DPR dapat segera merampungkan pembahasan RUU Pemilu sehingga dapat segera diundangkan. Kami mendengar, ada sejumlah pasal krusial yang telah disepakati antarfraksi. Namun, ada pula pasal yang belum menentu. KPU hanya bisa berharap saja, karena dalam hal ini KPU tidak memiliki kewenangan. Yang jelas, kami mengharpkan agar pada April ini UU Pemilu rampung, sehingga kami punya waktu cukup dalam mempersiapkan Pemilu 2019," jelas Wahyu usai sosialisasi Pemilu di Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), hari ini.

Dijelaskan oleh Wahyu, persiapan Pemilu 2019 sangat bergantung dengan penetapan RUU Pemilu. Meski sebetulnya KPU tetap bekerja untuk persiapan ke arah sana. "Hanya saja, kerjanya jadi terbatas, karena belum ada dasar hukum yang jelas. KPU sudah melakukan berbagai kerja untuk persiapan ke arah sana. Tetapi, kalau nanti penetapkan UU Pemilu jadi mundur, maka jadwal seluruhnya juga bakal berubah," kata dia.

Apalagi, lanjut Wahyu, jika nantinya ada perubahan-perubahan pada UU Pemilu yang baru, tentu saja harus ada penyesuaian. "Sebagai contoh yang kemungkinan berubah adalah soal daerah pemilihan (dapil) dan penambahan kursi DPR. Jika ada penambahan kursi DPR, sudah barang tentu dapil juga bertambah. Kalau sebelumnya, alokasi kursi setiap dapil berkisar antara 3-12 kursi. Namun, kini ada beberapa daerah yang telah melampaui, sehingga dapil harus disesuaikan," ujar Wahyu.

Untuk mengantisipasi berbagai perubahan tersebut, maka idealnya UU Pemilu ditetapkan pada April ini. Sehingga bagiu KPU akan dapat menyesuaikan jadwal-jadwalnya. " Meski demikian, jika saja mundur penetapannya, tentu saja pelaksanaan jadwal juga harus dimampatkan menyesuaikan waktu, jangan sampai Pemilu 2019 mundur dari jadwal yakni pada April 2019," tambahnya.

Pada bagian lain, Wahyu mengatakan untuk menghadapi Pilkada 2018, seluruh KPU provinsi dan kabupaten telah siap melaksanakan. "Untuk Pilkada serentak pada 2018, tidak ada masalah. Saat ini, KPU provinsi dan kabupaten sudah mulai menyusun anggaran guna persiapan menyelenggarakan pilkada," kata Wahyu. (OL-5)

Komentar