Polkam dan HAM

RUU Larangan Minuman Berakohol Terhambat Pemilihan Judul

Jum'at, 21 April 2017 09:58 WIB Penulis: Putra Ananda

Anggota Pansus dari PPP Achmad Mustaqim -- Dok. DPR

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang digagas DPR lewat Pansus 26 Mei 2016 lalu hingga kini belum dituntaskan. Salah satu fraksi dalam Pansus yaitu PPP menegaskan tetap konsisten dengan usulan nama RUU dengan menambahkan kata 'larangan'.

Anggota Pansus dari PPP Achmad Mustaqim mengatakan terhambatnya pembahasan RUU Minuman Berakohol dalam rapat dikarenakan Pansus masih bersikeukuh pada persoalan judul RUU tersebut.

"Ada dua penghambat pembahasan Pansus, pertama secara internal dalam Pansus ada polarisasi judul dan konten, pertama kayak PPP yang di dukung 2 fraksi lain di judul 'larangan', beberapa fraksi setuju judul 'pengendalian dan pengawasan', kemudian ada yang setuju judul 'minuman beralkohol'," ujar Achmad di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/4)

Selain itu, sambung dia, seringnya pihak pemerintah yang tidak hadir dalam rapat Pansus juga menjadi kendala lainnya, terlebih ketika akan mengambil sebuah keputusan dari pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. Diantaranya terkait penjudulan RUU Minol tersebut.

"Pemerintah hingga batas akhir pengambilan keputusan masih berat sekali untuk berkompromi bahkan sampai dengan bagaimana misalnya jika pemerintah tetap dengan judul pengendalian dan pengawasan tanpa adanya kata larangan. Namun kita meminta agar kata larangan tetap masuk di dalam RUU sebagai bentuk perlindungan masyarakat dengan mayoritas umat Islam," ujar dia.

Achmad melanjutkan, ketidakhadiran pemerintah dalam pembahasan RUU Minol menyebabkan rapat sering kali tertunda. Padahal sebelumnya telah disepakati bahwa pengambil keputusan harus dihadiri setingkat eselon 1 dengan leading sektornya Kementerian Perdagangan yakni Sekjen Perdagangan.

"Ini menjadi sering kali batal dan tertunda karena bila tidak dihadiri maka tidak bisa dilakukan lantaran amat UU MD3 terkait pembahasan tingkat I," paparnya.

Achmad tidak menampik bahwa berkutatatnya pada dua permasalahan itu membuat batas waktu Pansus RUU Minol ini mendekati masa akhir yakni sesuai kesepakatan pada masa sidang sekarang.

"Sangat disayangkan kalau kemudian ini di case close karena sudah sedemikian banyak pengorbanan Pansus ini selama setahun setengah ini. Dan kami juga memperjuangkan akan ada perpanjangan waktu, dan pemerintah pun komitmen ingin melanjutkan perdebatan pembahasan RUU ini," sebut politikus PPP itu.(OL-3)

Komentar