Humaniora

Bersiasat Mengejar Kesetaraan

Jum'at, 21 April 2017 08:00 WIB Penulis: Puput Mutiara

etno, 48, mengemudikan bus Trans-Jakarta tujuan Kalideres, Jakarta, Kamis (20/4). Profesi Retno ialah salah satu dari sekian banyak profesi yang merupakan bentuk emansipasi perempuan. -- MI/Ramdani

RADEN Ajeng (RA) Kartini dikenal sebagai sosok perempuan pejuang yang memelopori kesetaraan derajat kaumnya dengan laki-laki. Berkat perjuangannya di masa lalu tersebut, hari lahir Kartini setiap 21 April hingga kini senantiasa selalu diperingati sebagai salah satu bentuk penghormatan.

Bahkan, bukan hanya untuk RA Kartini. Kenyataannya, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Yohana S Yembise, Hari Kartini turut jadi simbol penghormatan untuk sejumlah sosok pahlawan lain yang turut memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan seperti Cut Nyak Dien, Malahayati, atau Martha Christina Tiahahu.

“Sedikit mengenang perjuangan mereka, bahwa untuk mendapatkan kesetaraan, pendidikan menjadi sangat penting bagi perempuan. Jadi, itulah yang harus diutamakan,” ujar Yohana saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Jika Kartini saja sudah mampu unjuk gigi di masanya, di era serbamaju seperti sekarang, perempuan seyogianya lebih mampu bersiasat mengejar kesetaraan dengan bekal pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase perempuan berpendidikan tinggi kini 60%.

Namun, sayangnya, ungkap perempuan pertama asal Papua yang dipercaya menjadi menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tersebut, kebanyakan perempuan berpendidikan di Indonesia lebih memilih di ranah domestik ketimbang berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Akibatnya, kesetaraan yang telah diperjuangkan Kartini belum bisa diteruskan maksimal.

Ia mencontohkan kondisi di dunia politik. Jumlah anggota parlemen perempuan periode 2014-2019 hanya 17,3% atau turun dari periode sebelumnya 18,2%. Itu menandakan masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di level pemerintahan yang berarti juga perempuan belum benar-benar memanfaatkan potensi yang dimiliki.

“Potensi itu seyogianya bisa digali lewat jalur pendidikan. Perempuan sekarang juga harusnya bersyukur karena punya fasilitas sarana prasarana jauh lebih memadai ketimbang zaman Kartini,” cetusnya.

Belum baik
Asisten Deputi Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan Kementerian PP dan PA Darsono Sudibyo mengatakan walau sudah ada regulasi terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, Inpres No 9/2000, implementasinya belum berjalan baik.

Ia mencontohkan dari Indeks Pemberdayaan Gender 2014, berdasarkan provinsi, persoalan kesenjangan gender masih terjadi di semua wilayah.

“Hanya Provinsi DKI Jakarta, Sumatra Barat, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Bali yang angkanya cukup baik,” tuturnya dalam suatu diskusi di Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, ketimpangan gender itu dipengaruhi sejumlah indikator di antaranya tingkat partisipasi pendidikan, tingginya angka buta huruf yang masih didominasi kaum perempuan, serta kontribusi pendapatan perempuan secara nasional masih rendah hanya 30%.

Untuk mendorong perempuan dapat lebih meningkatkan sumbangsih di tataran pemerintah, Yohana mengemukakan, Kementerian PP dan PA terus menyosialisasikan dengan mengajak seluruh perempuan terutama generasi muda di Indonesia agar bersama-sama perjuangkan kesetaraan.

“Kita harus yakin dan percaya semua perempuan sampai pelosok negeri ini mempunyai potensi menjadi Kartini-Kartini masa depan yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa,” pungkasnya. (Ind/S-2)

Komentar