Ekonomi

Lengkapi Tol Laut, Pelaksana Jembatan Udara Tunggu Payung Hukum

Jum'at, 21 April 2017 07:43 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

Ilustrasi

IMPLEMENTASI program kebijakan tol laut mulai dirasa menurunkan disparitas harga komoditas antarwilayah sekaligus menjaga aspek ketersediaan. Lebih dari itu pemerintah juga memandang perlunya integrasi angkutan logistik antarmoda pada program tol laut untuk menjangkau wilayah pedalaman atau pegunungan.

Integrasi yang dimaksud menyasar angkutan logistik melalui udara atau dikenal jembatan udara. Kementerian Perhubungan selaku pemangku sektoral, kini tengah menunggu dasar hukum sebagai acuan mekanisme yakni, revisi dari Perpres No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.

Payung hukum ini penting untuk implementasi jembatan udara mengingat angkutan udara perintis tidak mengenal sistem penugasan. Padahal, dalam Tahun Anggaran 2017 pemerintah menetapkan 11 rute yang masuk dalam program angkutan udara perintis kargo.

"Dengan adanya angkutan udara perintis kargo ini diharapkan dapat mendorong penurunan harga komoditas. Cuma... untuk penyelenggaraan jembatan udara masih perlu menenunggu payung hukum yang akan memperkuat tol laut berintegrasi dengan multimoda," tutur Kasubdit Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Ditjen Perhubungan Udara Ubaedillah dalam Lokakarya Wartawan Perhubungan, Kamis (20/4).

Ubaedillah berharap revisi beleid yang tengah dalam tahap finalisasi itu rampung pada bulan ini. Dengan begitu, program jembatan udara segera dieksekusi melalui payung hukum tersebut, sehingga cakupan moda transportasi tol laut semakin diperlebar.

"Ada daerah yang tidak bisa dijangkau dengan angkutan laut, tentu harus ada perpindahan moda transportasi agar distribusi lancar. Nah payung hukum akan mengakomodir hal itu," imbuhnya.

Sebagai informasi, program integrasi moda tol laut dengan jembatan udara meliputi angkutan udara perintis kargo yang menggunakan pesawat di bawah 30 tempat duduk, dan angkutan udara khusus kargo yang menggunakan pesawat berbadan besar sekelas 737 freighter. Program angkutan udara perintis udara tahun ini diselenggarakan di tiga Kuasa Pengguna Anggara (KPA) yaitu, Timika, Wamena dan Dekai.

"Prioritas tahun ini memang wilayah Papua dan perbatasan Malaysia. Kita juga coba sasar Sulawesi Tengah," terang Ubaedillah yang menekankan integrasi antar moda di tol laut diyakini mengefektifkan alokasi anggaran pemerintah dalam menyediakan subsidi pengangkutan. Kegiatan angkutan udara perintis telah menjangkau 25 provinsi yang terdiri dari 193 rute.

Ubaedillah mengungkapkan dibukanya penerbangan perintis berhasil memancing penerbangan komersial. Pada 2016 tercatat sebanyak tujuh penerbangan perintis beralih menjadi penerbangan komersial seiring peningkatan jumlah penumpang.

Semula angkutan udara perintis memang ditujukan untuk menghubungkan daerah terpencil, tertinggal atau daerah yang belum terlayani moda transportasi secara komersial. Meski diselenggarakan pemerintah, namun pelaksanaan angkutan udara perintis dilakukan oleh badan usaha nasional berdasarkan proses pelelangan.

"Jadi subsidi operasi untuk angkutan udara perintis ini bisa dibiayain APBN atau APBD kalau daerah punya kemampuan untuk itu. Di sini kita juga butuh peranan pemerintah daerah dalam pemenuhan peralatan keselamatan bandara demi kelancaran penerbangan perintis," katanya.(OL-3)

Komentar