Humaniora

Memperkuat Suara dalam Pembangunan

Jum'at, 21 April 2017 06:21 WIB Penulis: Indriyani Astuti

Diskusi bertema "Kartini Bicara Pemilu" yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Kartini. -- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

KEBIJAKAN yang responsif terhadap isu kesetaraan gender masih sekadar pemenuhan aspek formalitas. Belum adanya komitmen bersama menjadi faktor minimnya peran perempuan dalam penyusunan kebijakan ataupun penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terlihat bahwa masih ada kesenjangan gender baik di eksekutif maupun legislatif. Demikian diulas dalam dialog Membedah Komitmen Negara Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, baru-baru ini.

Dijelaskan Asisten Deputi Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan KPPPA Darsono Sudibyo, posisi perempuan di lembaga negara masih di bawah kuota 30%, kuota yang dianggap dapat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan.

“Berdasarkan hasil Pemilu 2014, hanya Dewan Perwakilan Daerah yang angka keterwakilan perempuannya cukup tinggi, yakni 25,76%. Sementara itu, DPR 17,32%, DPRD provinsi 16,15%, dan DPRD kabupaten 14%,” tuturnya.

Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam birokrasi, diakui Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati. Dia menerangkan, merujuk data dari Badan Kepegawaian Negara pada 2016, perbandingan perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan II) masih menunjukkan kesenjangan. Hanya 22,38% jabatan struktural di kementerian/lembaga yang diisi perempuan.

“Semakin tinggi posisi jabatan di birokrasi, jumlah perempuan semakin sedikit,” ujar dia.

Menurut Sri, ada beberapa penyebab kondisi itu. Pertama, beban ganda yang ada pada perempuan. Kedua karena regulasi tidak mengakomodasi kondisi perempuan yang harus menjalankan beban ganda.

“Perempuan di satu sisi harus bekerja, tapi di sisi lain ada tanggung jawab lain seperti mengurus keluarga,” tuturnya.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Bivitri Susanti berpendapat dalam membuat kebijakan yang responsif terhadap gender, yang dilakukan saat ini masih sebatas perlakuan khusus yang bersifat sementara.

“Misalnya kebijakan afirmatif tentang aturan keterwakilan perempuan 30% di parlemen,” cetusnya.

Menurut dia, kebijakan responsif gender dapat terwujud jika ada pemahaman mengenai pengarusutamaan gender secara lebih luas.

Perkuat suara
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati mengusulkan ada kemudahan bagi perempuan untuk menjadi anggota DPR RI, seperti penempatan caleg di nomor urut pertama dan dari daerah pemilihan yang potensial terpilih. Peningkatan jumlah perempuan anggota parlemen akan memperkuat penyuaraan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan.

Namun, ia juga berharap kaum perempuan tidak menyia-nyiakan kuota yang ada dalam parlemen tersebut. Oleh karena itu, perempuan pun perlu mempersiapkan diri untuk dapat menjadi figur berkualitas agar bisa mengisi peluang tersebut. “Perempuan berkualitas tersebut adalah yang memiliki karakter kuat, wawasan luas, pengetahuan politik yang baik, serta berinteraksi sosial dengan banyak akses.”

Di sisi lain, Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menilai ada peningkatan kesadaran dari perempuan Indonesia untuk berjuang mendapatkan haknya.

“Ada kesadaran mereka untuk saling mendukung perempuan di sektornya, seperti banyak yang maju di pilkada, ikut mendaftar dan ikut bersaing lelang jabatan. Saya bangga,” ujar Nurhayati saat berbincang dengan Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Meski peningkatan kesadaran sudah baik, Nurhayati mengakui perjalanan perjuangan perempuan Indonesia masih jauh. Ia menyebut salah satu keprihatinannya ialah kondisi kepemimpinan di pucuk pimpinan parlemen. “Lihat saja, di pucuk pimpinan DPR RI laki-laki semua. Kesadarannya lemah, tidak ada. Itu memprihatinkan,” kata Presiden Komite International Humanitarian Law (IHL) di Inter-Parliamentary Union (IPU) tersebut.

Lebih lanjut, Nurhayati berharap Hari Kartini tidak hanya diperingati untuk kaum perempuan, tetapi juga jadi bahan refleksi bersama termasuk oleh kaum adam. Dengan begitu, ada kesadaran semua pihak untuk mendukung kemajuan perempuan Indonesia.

“Sesama perempuan, pun ketika (perempuan) punya posisi harus kita dukung, jangan takut disangka feminis. Di sinilah kita bersatu,” imbuhnya.

Hal ini pula yang dilakukan perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Ia pun mendorong kaum perempuan untuk turut mengisi posisi pimpinan di sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. “Membuka mindset laki-laki yang sulit. Maka penting mengajak kaum perempuan untuk bersama-sama memikirkan bangsa dan negara. Tidak hanya kuota 30%, tetapi juga perlu diberi kesempatan menjabat di posisi-posisi penting,” papar eks Presiden Women Parliamentarian di IPU itu.

Ia berharap Kartini-Kartini Indonesia bersatu di mana pun ia memegang peran. Penting menurutnya perempuan untuk berada di level pembuat kebijakan.

“Jangan stay away dengan politik. Kita harus berkolaborasi. Kita harus dukung siapa pun dia (perempuan) dari golongan mana pun dan partai mana pun. Itu juga yang saya dorong di setiap kali kesempatan,” pungkasnya. (Nov/S-2)

Komentar