Polkam dan HAM

KPK Tolak Intervensi DPR

Jum'at, 21 April 2017 06:58 WIB Penulis: Cahya Mulyana

MI/Rommy Pujianto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan menolak permintaan DPR membeberkan berkas penanganan perkara KTP-E walaupun diancam dengan hak angket. Rekaman percakapan saksi KTP-E, Miryam S Haryani, hanya bisa dipaparkan berdasarkan perintah pengadilan.

“Pada akhir RDP Rabu dini hari (19/4), kami sampaikan KPK berbeda pendapat dengan Komisi III terkait berita acara pemeriksaan Miryam S Haryani. KPK tentu tidak dapat membuka rekaman pemeriksaan saksi kecuali dalam proses persidangan,” terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, keterangan dan bukti-bukti lain ialah bagian yang saling terkait dengan kasus yang sedang kita tangani dalam perkara pada tahap penyidikan Miryam atau penuntutan terdakwa KTP-E, Sugiharto atau Irman.

KPK menghormati kewenangan pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR, tetapi harus menghormati kekuasaan pengadilan serta kerahasiaan proses pengungkapan perkara. Pasalnya, ketika kerahasiaan itu diabaikan, dampaknya bisa fatal terhadap penyidikan dan pengembangan kasus KTP-E.

“Kita menghormati kewenangan pengawasan yang dijalankan DPR. Namun, jika keterangan saksi di sidang yang saat itu disampaikan penyidik KPK, Novel Baswedan, tentang adanya orang-orang tertentu yang menekan Miryam dipersoalkan dan bukti-bukti yang ada dibuka di luar proses hukum, tentu itu berisiko, membuat bias, bahkan menghambat penanganan kasus korupsi KTP-E,” jelasnya.

Ia berharap semua pihak termasuk DPR bisa menghormati proses penanganan perkara di KPK. “Kami berharap semua pihak dapat memahami bahwa proses hukum, termasuk kasus KTP-E yang sedang ditangani KPK dibiarkan berjalan di jalur hukum agar penanganan kasus ini tidak terganggu,” pungkasnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan upaya pengajuan hak angket oleh Komisi III DPR merupakan langkah kontraproduktif terhadap upaya pengusutan kasus KTP-E.

“Pengadilan yang akan bertindak secara independen dan akan mengonfirmasi semua yang telah dituangkan dalam BAP. Komisi III DPR tidak perlu bertindak selayaknya pengadilan,” ujarnya.

Pimpinan persilakan
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wajar wacana pengguliran hak angket yang diusulkan Komisi III DPR kepada KPK. “Saya kira ini kan domainnya di Komisi III, tentu pimpinan itu meneruskan apa yang jadi pembicaraan di Komisi (III DPR). Kalau memang Komisi berharap ada itu (hak angket), ya kita akan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Fadli, kemarin.

Fadli menilai hak angket ialah salah satu hak DPR dalam fungsi pengawasan. “Itu kan kawan-kawan di Komisi III menggunakan hak mereka untuk melakukan suatu penyelidikan. Malah aneh kalau satu periode enggak ada hak angket, enggak ada hak bertanya. Enggak ada hak menyatakan pendapat,” kata Fadli.

Hal sama diungkapkan Wakil Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto. Ia menilai pengajuan hak angket, asalkan memenuhi persyaratan minimal 25 anggota dari dua fraksi, sah-sah saja dilakukan.

“Apakah hak yang dilakukan dari sebagian anggota dewan tadi bisa disetujui oleh seluruh anggota dewan? Ini biarlah berjalan dengan sesuai proses dalam UU yang ada,” pungkasnya. (Nov/P-4)

Komentar