Polkam dan HAM

UU Perkawinan Digugat Lagi

Jum'at, 21 April 2017 06:48 WIB Penulis: Nur Aivanni

Ilustrasi

MAHKAMAH Konstitusi diminta mengedepankan komitmen dalam melindungi hak-hak bagi perempuan di Indonesia. Permintaan itu disampaikan Dian Kartika, salah satu anggota tim kuasa hukum Koalisi 18+ yang mewakili tiga perempuan korban perkawinan di bawah umur, seusai mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan ke MK.

“Kami berharap hakim MK terbuka wawasannya dan betul-betul punya komitmen melindungi anak-anak perempuan di Indonesia,” tegasnya di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Permohonan uji materi tersebut diajukan tiga pemohon, yakni Endang Wasrinah dari Indramayu (nikah usia 14 tahun), Maryanti dari Bengkulu (nikah usia 14 tahun), dan Rasminah dari Indramayu (nikah usia 13 tahun). Para korban mengajukan permohonan tersebut karena negara dinilai lalai dalam memberikan perlin­dungan terhadap perempuan dari praktik perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur.

“Permohonan ini diajukan supaya anak-anak mereka tidak mengalami hal yang sama. Tahun 2014 lalu (uji materi UU Perkawinan) dilakukan organisasi masyarakat sipil. Ketika itu kami mendalilkan dengan kajian hukum. Kali ini kajian kami berbasis pengalaman hidup korban perkawinan anak di sejumlah daerah,” terang Dian Kartika berapi-api.

Para pemohon meminta agar MK mengabulkan permohonan mereka dengan menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, sepanjang frasa ‘umur 16 tahun’ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca ‘umur 19 tahun’. “Kita dorong usia perkawinan bagi anak perempuan itu minimal 19 tahun,” tegas Dian.

Menurut dia, bila anak perempuan dibolehkan menikah di usia dini, anak akan mengalami kekerasan seksual. “Karena mereka belum cukup usia, fisik, dan mental untuk melakukan hubungan seksual. Juga anak akan putus sekolah. Bila mereka menikah otomatis kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan terhenti. Juga soal tumbuh kembang anak,” paparnya.

Belum siap
Pada kesempatan yang sama, anggota tim kuasa hukum Koalisi 18+ lainnya, Ajeng Gandini, pun mengatakan pandangan serupa. Ia menekankan bahwa aspek kesehatan dan pendidikan harus menjadi perhatian MK dalam memberikan pertibangan hukum terhadap uji materi kali tersebut. Menurutnya, anak perempuan di bawah usiap 19 tahun belum siap untuk menikah, baik secara fisik, mental, maupun psikis.

“Dampak dari pernihakan usia dini telah terjadi di mana-mana. Untuk itu, negara tidak boleh membiarkan hal itu terus terjadi di masyarakat. Kami sangat berharap kali ini MK dapat memberikan solusi atas permasalahan itu,” tutur Ajeng.

Anak-anak perempuan yang menikah di usia dini, sambungnya, pada umumnya berasal dari kalangan bawah. Faktor ekonomi kerap menjadikan orangtua mereka berpikir bahwa menikah merupakan solusi untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

“Pandangan semacam ini menyesatkan sekaligus merendahkan martabat perempuan, tetapi terus terjadi di mana-mana. Kita tidak boleh tinggal diam. Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama,” tutup Ajeng. (P-3)

Komentar