Nusantara

Kejati Jambi Periksa Kolega Terkait Pungli

Jum'at, 21 April 2017 06:55 WIB Penulis: Solmi

Ilustrasi

DI saat pemerintah berupaya memberantas pungutan liar (pungli), aparat penegak hukum diduga justru masih melakukan praktik ilegal itu.

Hal itu seperti terjadi pada seorang pejabat tata usaha di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi, MS, yang diduga terlibat pungli dalam proses lelang harta rampasan negara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi Dedi Susanto membenarkan masih memeriksa kasus tersebut.

Dia menjelaskan, Rabu (19/4), tim mengamankan seorang peserta lelang bernama Agusman beserta uang tunai Rp200 juta.

"Bukan terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Tim Kejati meng-amankan yang bersangkutan berawal dari laporan masyarakat tentang pungli dalam lelang harta rampasan negara di Kejari Jambi. Dia saat ini diperiksa intensif di bagian pengawasan Kejati," ujar Dedi.

Kepala Kejari Jambi Iman Wijaya juga mengakui sudah dimintai keterangan oleh Kejati Jambi soal uang titipan dari peserta lelang.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Aceh, memvonis pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Cipta Karya Aceh Azmi Olivin bin Munir dengan hukuman satu tahun penjara karena terbukti melakukan pungli.

Ketua majelis hakim Supriadi menambahkan Azmi juga didenda Rp50 juta atau subsider selama dua bulan penjara.

Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum dengan hukuman satu tahun enam bulan serta denda Rp50 juta dengan subsider lima bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima uang dari saksi korban M Dahlan sebesar Rp10,5 juta.

Saksi korban merupakan rekanan di Dinas Cipta Karya Aceh.

Azmi merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Atas putusan tersebut, Azmi menyatakan menerima vonis hakim, sedangkan jaksa menyatakan pikir-pikir.

Kapolres Brebes, Jawa Tengah, AKB Luthfie Sulistiawan mengancam menindak tegas jika ada anggotanya yang meminta uang kepada peserta seleksi calon anggota Polri.

"Yang menerima suap dan yang menyuap akan dikenai sanksi tegas. Jika ketahuan akan dikenai sanksi pidana," ungkapnya.

Dia mengakui, pada 2015, ada anggotanya yang menerima ratusan juta rupiah dari orangtua calon seleksi polisi.

Uang itu diminta sebagai imbalan untuk memuluskan langkah calon anggota kepolisian.

"Anggota itu meminta Rp150 juta kepada orangtua calon polisi. Sekarang dia sedang diproses sesuai dengan aturan yang berlaku," terangnya.

Pengedar ekstasi

Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara, memvonis anggota Direktorat Ditpomobvit Polda Sumut Abdul Kolik selama 10 tahun penjara.

Hal itu disebabkan Abdul Kolik terbukti memiliki dan mengedarkan 1.000 butir pil ekstasi.

Majelis hakim yang diketuai Gosen Butar-Butar juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp1 miliar subsider dua bulan kurungan.

Vonis itu lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa sebelumnya yakni 15 tahun penjara subsider enam bulan kurungan.

Seusai persidangan, jaksa Randi enggan mengomentari putusan hakim.

"Nanti, ya, saya ada sidang lagi. Kita pikir-pikir dulu," ucapnya.

Sementara itu, Polda Jawa Timur mencopot Kapolsek Tambaksari Surabaya Komisaris Triyo Prasojo dari jabatan menyusul kaburnya tujuh tahanan dari Markas Polsek Tambaksari.

Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin mengatakan pencopotan itu sebagai bentuk ketegasan kepolisian terhadap anggotanya yang dinilai bersalah dalam tugas dan penegakan disiplin.

Selain itu, sambung dia, Polda Jatim masih memeriksa Polres Malang menyusul kaburnya 17 tahanan dari Markas Polres Malang. (JI/HS/PS/FL/BB/N-1)

Komentar