Megapolitan

43 Ribu Warga tidak Bisa Punya KTP-E

Jum'at, 21 April 2017 03:29 WIB Penulis: (Gan/J-3).

ANTARA FOTO/Adwit B Pramono

SETIDAKNYA 43 ribu warga Kota Bekasi terancam tidak bisa mendapatkan kartu tanda penduduk KTP elektronik (KTP-E) karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi mencatat status perekaman mereka bermasalah. "Permasalahannya beragam. Itu langsung terlacak oleh sistem seusai warga tersebut melakukan perekaman data diri, mulai identitas ganda sampai gangguan secara IT. Jadi, sampai kapan pun KTP mereka tak akan bisa dicetak," ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Erwin Effendi, Kamis (20/4).

Masalah lainnya, jelas Erwin, warga tersebut memiliki nomor identitas kependudukan (NIK) ganda. Dengan demikian, mereka pun harus memilih daerah mana yang akan mereka gunakan untuk mendapatkan KTP-E itu. Penyebabnya, dengan menggunakan basis teknologi IT, kini hanya data tunggal yang bisa diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena itu, secara otomatis identitas mereka akan terkunci saat mereka mencoba melakukan perekaman di daerah lain.

"Agar KTP-E bisa tercetak, warga harus memiliki satu domisili saja. Kalau lebih, tidak akan bisa dicetak," jelas Erwin. Menurut Erwin, motif warga memiliki identitas ganda bermacam-macam. Ada yang ingin memudahkan administrasi aset. Sebagian lagi ada yang ingin memiliki legalitas administrasi pada istri kedua. Mayoritas yang memiliki identitas ganda ialah para pria. Saat ini, berdasarkan data yang diperoleh, warga Kota Bekasi berjumlah sekitar 2,4 juta jiwa.

Dari jumlah itu, 1.778.265 jiwa wajib memiliki KTP-E. Dari jumlah tersebut, tercatat baru 1.436.431 orang yang sudah memiliki KTP-E, sedangkan sisanya, 173.638 orang, belum melakukan perekaman KTP-E. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kota Bekasi, Nardi, menambahkan beberapa warga tidak mengetahui identitas ganda menyalahi aturan. Meski warga telah melakukan perekaman sejak satu tahun lalu, tetap saja tindakan mereka menyalahi aturan. Namun, saat penunggalan data dilakukan Kementerian Dalam Negeri, data mereka telah terkunci karena telah mereka merekam data di dua tempat berbeda. "Harus pilih salah satu. Mereka mau cabut berkas di tempat lama atau mau pakai identitas di tempat yang lama, tidak boleh keduanya," tukas dia.

Komentar