Polkam dan HAM

Tolak Intervensi DPR ke KPK

Kamis, 20 April 2017 11:59 WIB Penulis: Cahya Mulyana

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting -- MI/Atet Dwi Pramadia

PUSAT Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menolak upaya Komisi III DPR mengajukan hak angket terkait berkas pemeriksaan Miryam S Haryani oleh KPK. Hak tersebut dinilai dapat mengintervensi upaya pemberantasan korupsi.

"Upaya Komisi III DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani ialah intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya itu juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik," terang peneliti PSHK, Miko Ginting, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (20/4).

Menurutnya, Komisi III seharusnya memahami bahwa pemeriksaan terhadap mantan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura itu berlangsung dalam rangka penegakan hukum atau pro justitia. Kontrol terhadap hal itu seharusnya dilakukan oleh mekanisme hukum dalam hal ini pengadilan, bukan Komisi III.

"Pengadilan telah menghadirkan penyidik KPK di persidangan. Di sisi lain, KPK juga telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka (pemberi keterangan palsu dalam persidangan KTP-E). Komisi III DPR tidak perlu mengusik hal itu dengan tekanan politik melalui hak angket," paparnya.

Miko menuturkan proses penegakan hukum sedang berjalan dan harusnya Komisi III mendukung sebagaimana mestinya. "Pengadilan yang akan bertindak secara independen dan akan mengonfirmasi semua yang telah dituangkan dalam BAP. Komisi III DPR tidak perlu bertindak selayaknya pengadilan," ujarnya.

Upaya pengajuan hak angket oleh Komisi III DPR, lanjut dia, merupakan langkah kontraproduktif terhadap upaya pengusutan kasus KTP-E. Penyebutan nama anggota DPR dan petinggi partai dalam kasus itu seharusnya dikejar untuk ditelusuri kebenarannya melalui proses penegakan hukum.

Ia pun berpesan kepada KPK untuk tetap fokus menuntaskan perkara KTP-E dan pengembangannya. "Fokus seharusnya tetap satu dan didukung semua pihak, yaitu bagaimana cara membongkar kasus ini secara tuntas, mulai dari aktor, modus, dan jaringan yang terlibat," pungkasnya. (X-12)

Komentar