Internasional

Erdogan Kritik Kelompok Pemantau

Rabu, 19 April 2017 10:10 WIB Penulis:

AFP

PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan menampik kritikan pemantau internasional atas hasil referendum yang memberikan dia kekuasaan lebih besar. Referendum itu dianggap penting tidak hanya untuk membentuk sistem politik Turki, tetapi juga arah strategis masa depan bangsa yang telah menjadi anggota NATO sejak 1952.

Di hadapan ribuan pendukungnya yang berkumpul di luar istana kepresidenan, Senin (17/4), Erdogan dalam pidatonya mendamprat kelompok monitor yang mengritik referendum. "Pahami tempat Anda berpijak," katanya dengan nada marah

Politikus Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) itu menegaskan Turki tidak akan menanggapi laporan kelompok pemantau. "Negara ini telah menggelar jajak pendapat yang paling demokratis yang belum pernah terjadi di negara-negara lain di Barat," ujarnya.

Sebelumnya, para pengamat internasional mengkritik kampanye referendum yang dianggap tidak semestinya dan perubahan prosedur penghitungan secara mendadak.

Menyusul laporan pemantau internasional itu, Uni Eropa, kemarin, mendesak Turki untuk melakukan penyelidikan yang transparan mengenai kecurangan yang terjadi selama referendum perluasan kekuasaan Presiden Erdogan.

Tudingan kecurangan selama referendum juga diungkapkan seorang jurnalis Turki dari kantor berita Cihan News Agency. Menurut jurnalis tersebut, ketika pemilu terjadi beberapa hal yang janggal. Banyak video dan foto di media sosial yang menunjukkan anggota-anggota AKP melakukan pengecapan suara ilegal.

"Mereka juga membagikan foto-foto dan video-video di akun pribadi mereka ketika melakukan cap ilegal. Mereka sangat percaya diri karena merasa dilindungi rezim Erdogan," ujar jurnalis tersebut melalu pesannya.

Kecurangan tersebut juga dilakukan dengan penolakan satu juta suara 'tidak', dan sebaliknya menerima 2,5 juta suara YA meski tanpa segel resmi. Hampir semua suara tanpa segel resmi itu berasal dari timur Turki atau daerah Kurdi. Sebelum referendum, ini merupakan wilayah dengan banyak wali kota masuk penjara karena berasal dari partai oposisi Turki HDP, termasuk Ketua HDP Selahattin Demirtas.

"Semua suara tanpa segel itu seluruhnya 'Ya' dan ini tentunya ialah pelanggaran UU tentang resminya suara dengan segel resmi," ujar jurnalis tersebut. (AFP/Hym/I-1)

Komentar