Polkam dan HAM

Kasus Novel, Pemerintah Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta

Ahad, 16 April 2017 15:21 WIB Penulis: Nur Aivanni

ANTARA FOTO/Reno Esnir

KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan pemerintah perlu bergerak cepat dalam mengusut tuntas kasus yang dialami oleh Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah segera membentuk tim pencari fakta (TPF).

Ia menyebut kasus penyiraman air keras kepada Novel pada Selasa (11/4) pagi belum bisa dianggap sebagai kegagalan bagi pihak aparat dalam mengungkap kasus tersebut. Namun, ia mengakui memang berbagai kekerasan yang bermotif politik di Indonesia dalam sejarahnya sulit untuk diungkap.

"Supaya dalam kasus Novel tidak terulang lagi kegagalan yang sama, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk membentuk tim pencari fakta," terangnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (16/4).

Ia pun menambahkan tim tersebut nantinya bisa membantu Polri dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan. "Terutama jika Polri menghadapi kesulitan yang bersifat politis," katanya. Ia mengingatkan TPF tersebut tidak perlu dipandang akan tumpang tindih nantinya dengan tim Polri. "Itu saling melengkapi," ucapnya.

Menurutnya, Kepolisian bisa saja menelusuri siapa otak di balik aksi teror terhadap Novel tersebut. Namun, sambungnya, jika ada hambatan politis, maka tim pencari fakta akan memberikan back up.

Untuk membentuk TPF tersebut, kata Adnan, Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres tersebut dikeluarkan sebagai dasar hukum TPF bekerja. Nantinya, kata dia, TPF bisa berasal dari kalangan KPK, pemerintah, dan perwakilan masyarakat sipil. (OL-3)

Komentar