Polkam dan HAM

Nurdin Halid : Caketum Golkar Harus Penuhi Tiga Kriteria

Kamis, 7 December 2017 12:58 WIB Penulis: Lina Herlina

MI/M IRFAN

MUSYAWARAH Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golongan Karya (Golkar) sedang menjadi perbincangan hangat. Banyak nama yang mencuat sebagai bakal jadi ketua umum di partai berlambangberingin itu.

Kendati demikian, Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid memastikan tidak akan meramaikan bursa pemilihan ketua umum partai yang telah membesarkan namanya.

Ia mengaku tetap memantapkan langkahnya untuk mengabdi membangun Sulsel Baru dengan ikut bertarung pada Pemilihan Gubernur Sulsel pada Pilkada serentak putaran ketiga 2018.

"Siapa pun nanti yang berada di pucuk pimpinan Golkar, bisa memastikan Golkar kembali berjaya pada pilkada serentak 2018 serta pilpres dan pileg 2019," harap Nurdin.

Ia pun memiliki kriteria tersendiri untuk calon ketua umum Golkar. Menurutnya, paling tidak ada tiga hal yang utama yang mesti dimiliki oleh pengganti Setya Novanto (Setnov) agar Golkar kembali jaya.

"Pertama, calon ketua umum haruslah figur yang dapat menjadi simbol partai. Figur tersebut juga dituntut untuk dapat bekerja ekstra menghadapi pilkada serentak 2018 serta pilpres dan pileg 2019. Terlebih, waktu kerja efektif menghadapi kontestasi politik tersebut terbilang sangat singkat," seru Nurdin.

Kriteria Kedua, figur itu harus dikenal dan mengakar dikonstituen dan kader Golkar. "Jadi tidak perlu lagi ada penyesuaian karena sekarang harus kerja cerdas, cepat dan tepat. Dan kriteria ketiga, figur itu tidak memiliki banyak masalah sehingga bisa fokus mengurus Golkar," lanjut Nurdin.

Menurut Nurdin, paling tidak ada 10 figur yang layak memimpin Golkar. Diantaranya Airlangga Hartarto, Idrus Marham, Titiek Soeharto, Aziz Syamsuddin dan Indra Bambang Utoyo. "Tapi di Golkar itu banyak kader, jadi terlalu sedikit kalau disebut hanya ada tiga kader calon ketua umum," tegasnyam

Bursa calon ketua umum Golkar diketahui kembali berembus setelah wacana munaslub menguat. Nurdin juga mengakui, munaslub mutlak dilakukan. Tapi, keputusan akhir bergantung pada hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Dalam waktu dekat, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan jadwal rapimnas. Dalam rapimnas nanti baru bisa diputuskan apakah perlu menggelar munaslub atau tidak," pungkas Nurdin. (OL-7)

Komentar