Polkam dan HAM

Megawati Pasang Badan untuk Presiden Jokowi

Senin, 11 September 2017 07:16 WIB Penulis: Ant/P-5

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri -- MI/Barry Fathahillah

KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tampaknya geram dengan banyaknya pemberitaan yang menyudutkan Presiden Joko Widodo.

Hal itu terungkap dalam sambutan peresmian gedung Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP di Jalan Raya Mojosari, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu (10/9).

“Ketika Pak Jokowi jadi presiden, banyak yang kata-katain Pak Jokowi, bapak itu diktator lah, dari keluarga PKI (Partai Komunis Indonesia) lah. Kalau berani ngomong itu di depan, jangan ngomongin di belakang saja,” kata Megawati.

Pembelaan yang dilakukan Megawati terhadap Jokowi juga pernah dilakukannya pada Agustus lalu. Kala itu, putri presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tersebut meminta semua pihak yang mengecap Jokowi sebagai diktator untuk memberi bukti konkret.

Mega setengah menyindir bahwa sebaiknya pihak-pihak yang ingin menggoyang kursi orang nomor satu di Indonesia itu menunggu hingga pemilihan presiden (pilpres) berikutnya yang akan dilangsungkan pada 2019. Megawati pun menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh.

“PDIP sejauh ini taat aturan dan mekanisme. Kami selalu ikuti aturan. Soal kalah menang dalam pertarungan itu biasa. Rakyat yang memilih, yo wis saya manut (ya sudah saya patuh),” imbuhnya.

Ia sekaligus meminta masyarakat Indonesia pada u-mumnya untuk menghormati Jokowi, apalagi sang presiden dipilih sendiri oleh mayoritas rakyat dalam Pilpres 2014 lalu. “Harusnya orang Indonesia ini punya sopan santun,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga meminta para kader partai tersebut untuk tetap memegang teguh ideologi Pancasila yang menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut dikatakan presiden pertama wanita Indonesia tersebut menyusul banyaknya anggapan masyarakat bahwa partainya diasosiasikan dengan partai komunis.

“PDIP jelas bukan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI sudah dibubarkan belum? Sudah bubar kan? Tapi, kok bisa-bisanya kami dianggap PKI. Padahal PDIP partai yang legal dan sah secara konstitusi,” tandasnya. (Ant/P-5)

Komentar