Nusantara

Pukat UGM: Logika Yusril Kacau dan Lemah

Selasa, 11 July 2017 11:12 WIB Penulis: Ardi Teristi Hardi

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim -- ANTARA FOTO/Regina Safri

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim menilai, pendapat Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan, KPK dibentuk dengan UU sehingga lembaga antiraswah itu KPK bisa diangket, sebagai logika kacau dan lemah.

"Berdasarkan berita di media massa, saya tidak melihat dan mendengar sendiri pernyataan Prof Yusril, bahwa karena KPK dibentuk dengan UU maka KPK bisa di (ajukan) angket. Ini logika kacau," kata dia, Selasa (11/7).

Hifdzil berargumen, kalau ukurannya yang bisa diajukan angket oleh DPR adalah lembaga yang dibuat dengan UU, sesuai dengan logika Prof Yusril, nanti MK dan MA (kekuasaan kehakiman) juga bisa diangket DPR.

Pasalnya, DPR juga dibentuk/dipilih, selain diamanatkan oleh konstitusi, juga sebelumnya dibuatkan UU, yakni UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU 17 Tahun 2014 dan perubahannya).

"Berarti atas dasar karena dibentuk/dipilih melalui UU, maka (apakah) DPR juga bisa di angket? Tidak juga kan. Pertanyaan selanjutnya (jika DPR bisa di-angket), lembaga negara apa yang akan meng-angket DPR?" kata Hifdzil.

Hifdzil mengatakan, logika Prof Yusril sekali lagi lemah.

Ia berpendapat, angket adalah kewenangan DPR untuk menginvestigasi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden dan/Wakil Presiden.

Ujung angket adalah menyatakan pendapat bahwa berdasarkan angket, Presiden dan/Wakil Presiden telah melanggar konstitusi atau UU atau pelaksanaan UU.

Ujung menyatakan pendapat adalah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya. Oleh sebab itu, hak angket tidak bisa digunakan secara sembrono atau sembarangan.

Hifdzil Alim melanjutkan, dalam konteks hukum tata negara, angket itu diperuntukkan bagi DPR untuk mengawasi Eksekutif (Presiden dan/atau Wakil Presiden), bukan untuk Yudikatif (kekuasaan kehakiman), bukan pula untuk cabang kekuasaan negara yang keempat (di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif) seperti lembaga independen negara semacam KPK.

Jadi ada kebablasan pemikiran dari pendapat Prof Yusril bahwa KPK itu bisa diangket karena dibentuk dengan UU.

"Dewan Pers itu juga disebut dalam UU. apa terus dewan pers itu bisa jadi objek angket? enggak kan," pungkas dia. (OL-6)

Komentar