Bijak Mengawal Pemilu

Penulis: Media Indonesia Pada: Jumat, 07 Des 2018, 05:00 WIB Editorial MI

PENYELENGGARAAN aksi dengan sebutan Reuni Persaudaraan Alumni 212 yang berlangsung Minggu (2/12) di kawasan Monas, Jakarta, menyisakan perdebatan panjang. Di satu pihak terdapat tudingan acara tersebut merupakan kampanye terselubung untuk menunjukkan dukungan terhadap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Di pihak lain, penyelenggara dan partisipan berkukuh tidak ada agenda kampanye dalam reuni tersebut. Perdebatan mengenai itu mengemuka sejak menjelang penyelenggaraan Reuni 212. Bahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengamini kemungkinan adanya pelanggaran pemilu dalam bentuk kampanye ilegal.

Bawaslu mewanti-wanti agar aksi Reuni 212 tidak diselipi unsur-unsur kampanye karena izin acara itu bukan untuk kegiatan kampanye. Pun, tidak boleh ada ujaran kebencian, apalagi ditujukan kepada calon presiden dan wakil presiden.

Profesionalisme Bawaslu kemudian dipertanyakan ketika komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tidak menemukan unsur kampanye di aksi tersebut. Pernyataannya didasarkan pada pantauan di televisi.

Kendati ia mengaku penilaiannya itu baru pada pantauan yang berfokus pada Prabowo selaku capres, Ratna dianggap terburu-buru menyampaikan hasil penilaian. Terlebih, dalam Reuni 212 terdapat seruan berbau dukungan terhadap capres tertentu dari tokoh yang menjadi pembicara.

Pasal 96 butir a Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang. Adil berarti juga tidak berat sebelah. Prinsip keadilan itu diragukan mendasari penilaian Ratna. Pasalnya ada unsur konflik kepentingan ketika suami Ratna disebut-sebut ikut sebagai peserta Reuni 212.

Alangkah bijaknya ketika ada potensi konflik kepentingan, anggota Bawaslu yang bersangkutan lebih memilih mengeluarkan pernyataan dalam lingkup kolektif, tidak terburu-buru melakukan penilaian sendiri, meskipun ia meyakini penilaiannya objektif.

Dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu layaknya hakim yang dituntut memberikan putusan yang adil di antara pihak yang berseteru. Bawaslu laksana wasit yang wajib menegakkan aturan main dan mengeluarkan keputusan yang tidak berat sebelah.

Rambu-rambu dalam pemilu yang antara lain ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu ialah untuk memastikan pemilu berjalan lancar, tertib, adil, jujur, dan tanpa intimidasi ataupun politik uang. Bukan hanya Bawaslu yang harus menaati, melainkan juga semua lembaga dan segenap rakyat Indonesia. Tidak terkecuali calon presiden.

Sungguh tidak elok ketika calon presiden menghina golongan profesi tertentu karena mungkin merasa tidak mendapatkan dukungan yang dia harapkan. Larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain tercantum jelas dalam Pasal 280 Undang-Undang Pemilu.

Menuding pers sebagai antek pemanipulasi demokrasi karena tidak memberitakan ada 11 juta orang yang hadir dalam Reuni 212 justru menguatkan ada agenda kampanye dalam aksi tersebut. Sang calon presiden seperti merasa dirugikan karena acara yang menunjukkan dukungan terhadap dirinya tidak mendapatkan tempat yang dianggapnya layak dalam pemberitaan. Padahal, bolak-balik Reuni 212 diklaim bukan agenda kampanye pemilu.

Pers memberitakan sesuai dengan fakta. Pun demikian, pers memiliki pertimbangan dalam kebijakan pemberitaan, apakah suatu berita layak menempati headline atau tidak. Hinaan tidak akan mengubah cara kerja pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More