Belajar dari Korea Selatan

Penulis: Media Indonesia Pada: Rabu, 12 Sep 2018, 05:00 WIB Editorial MI

KUNJUNGAN kenegaraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan bukanlah kunjungan biasa. Ada banyak keuntungan yang bisa kita petik dari kunjungan itu bagi penguatan eksistensi Republik ini dalam menjawab seabrek tantangan dan hambatan.

Kunjungan Jokowi ke Korsel mulai 9 September hingga 11 September memang bagian dari sopan santun diplomasi. Lawat-an Jokowi ke 'Negeri Ginseng' itu ialah kunjungan balasan sekaligus untuk memenuhi undangan Presiden Korsel Moon Jae-in yang bertandang ke Indonesia pada 2017 silam. Kunjungan Jokowi juga menjadi wujud perayaan 45 tahun hubungan Indonesia dan Korsel.

Dalam hubungan antarnegara, saling mengunjungi merupakan hal yang jamak dilakukan kepala negara. Namun, di balik itu semua, kunjungan kenegaraan ialah bagian dari strategi promosi sekaligus unjuk eksistensi bangsa.

Kita pun bersyukur, juga bangga, kunjungan Jokowi kali ini memperlihatkan betapa terhormatnya Indonesia di mata rakyat Korsel. Penyambutan yang diberikan Presiden Moon Jae-in kepada Jokowi begitu agung di Istana Cangdeokgung. Inilah kali pertama presiden Korsel menerima tamunya di istana yang didirikan pada 1400-an itu.

Penghormatan tingkat tinggi juga ditunjukkan Moon dengan mengajak Jokowi blusukan ke pusat belanja di wilayah Dongdaemun, Seoul. Presiden Moon ternyata amat terkesan tatkala diajak Jokowi blusukan ke salah satu mal di Bogor saat berkunjung ke Indonesia dan dia menirunya ketika menerima kunjungan balasan Jokowi.

Jokowi berkunjung ke Korsel mewakili Indonesia dan kita, seluruh rakyat Indonesia, patut berbangga bahwa eksistensi negeri ini mendapat pengakuan di mata negara maju sekelas Korsel. Apalagi, tak cuma basa-basi dalam bahasa diplomasi, pengakuan akan keberadaan Indonesia ditunjukkan pula secara nyata oleh dunia usaha Korsel.

Lawatan Jokowi ke Korsel tak sia-sia. Dia membawa pulang kesepakatan kerja sama bisnis di antara kedua negara senilai US$6,2 miliar, atau sekitar Rp91,76 triliun (dengan kurs 14.800 per dolar AS). Kunjungan itu juga menghasilkan penandatanganan 15 nota kesepahaman dan enam komitmen investasi.

Oleh sebagian orang di dalam negeri yang terpapar oleh virus pesimisme, Indonesia dianggap sedang sakit parah sehingga rupiah tak berdaya menghadapi amukan dolar AS. Namun, kunjungan Jokowi ke Korsel membuktikan sebaliknya bahwa Indonesia sebenarnya masih sehat walafiat. Kalau toh dikatakan sakit, negeri ini paling cuma meriang dan akan segera sembuh dengan pengobatan yang tepat.

Kesediaan para pebisnis Korsel untuk berinvestasi dan menanamkan modal di Indonesia ialah bukti nyata bahwa ekonomi kita memang tak bermasalah. Ia menjadi jawaban telak bagi mereka yang mengeksploitasi kesempatan dalam kesempitan demi kepentingan politik jelang Pemilu dan Pilpres 2019.

Kunjungan Jokowi ke Korsel membuka kesempatan bagi kita untuk semakin unjuk diri dalam pergaulan internasional. Kunjungan itu harus pula dijadikan momentum untuk meningkatkan ketekunan seluruh anak bangsa belajar kepada Korsel yang tadinya miskin bisa menjadi kaya raya.

Pada 1950-an, Korsel yang miskin sumber daya alam masih melarat. Perang Korea selama tiga tahun hingga 1953 membuat mereka kian nestapa. Namun, berkat etos kerja yang luar biasa, Korsel berhasil menjadi negara maju sekaligus terkuat ke-12 dunia dalam perekonomian.

Bangsa Korsel dikenal gigih, tekun, disiplin, dan bersatu padu. Ketika diterpa krisis pada 1997, mereka tak saling menyalahkan dan menolak memolitisasi keadaan, tapi bahu-membahu untuk mengatasi persoalan. Hasilnya tak butuh waktu lama bagi Korsel yang menjadi awal dari krisis ekonomi dunia ketika itu untuk pulih.

Korsel ialah salah satu contoh terbaik bagaimana semestinya berbangsa dan bernegara. Ia tak hanya cocok sebagai mitra bisnis, tetapi juga tepat untuk belajar agar kita menjadi negara besar.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More