Memborgol Koruptor

Penulis: Media Indonesia Pada: Kamis, 07 Jun 2018, 05:00 WIB Editorial MI

PEMBERANTASAN korupsi di negeri ini tidak pernah menciptakan budaya malu, apalagi menimbulkan efek jera. Korupsi, terutama di kalangan kepala daerah, terus beranak pinak dengan modus hampir serupa.

Modus korupsi kepala daerah yang sering dilakukan terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Korupsi yang melibatkan kepala daerah ibarat patah tumbuh hilang berganti. Sudah 10 kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2018. Pada 2017 tercatat 30 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Kasus teranyar ialah penangkapan Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Tasdi pada Senin (4/6) oleh KPK. Pemenang Pilkada 2015 itu ditangkap karena diduga menerima suap terkait dengan proyek pembangunan Islamic Center di Purbalingga, Jawa Tengah. Islamic Center itu sedianya dimanfaatkan untuk kegiatan manasik haji.

Mengapa korupsi di kalangan kepala daerah tidak pernah pupus? Sedikitnya ada dua alasan yang menyebabkan korupsi beranak pinak di segenap level kekuasaan. Pertama, hukuman terhadap koruptor tidak maksimal. Kedua, koruptor tidak mendapatkan sanksi sosial.

Mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukuman maksimal untuk koruptor ialah 20 tahun. Akan tetapi, fakta berbicara lain. Hakim memberi hukuman penjara rata-rata 2 tahun 2 bulan penjara. Lebih ironis lagi, koruptor mendekam dalam bui hanya sekejap karena mendapatkan diskon hukuman atau remisi.

Sudah waktunya koruptor dijatuhi hukuman maksimal. Bila perlu, koruptor dipenjara seumur hidup jika negeri ini konsisten menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sayangnya, dalam praktik, negeri ini masih menganggap korupsi sebagai kejahatan yang biasa-biasa saja.

Ringannya hukuman itu tentu saja tidak pernah menimbulkan efek jera. Apalagi penanganan kasus korupsi juga tidak menciptakan budaya malu karena koruptor tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Malah korupsi mengantar si penjahat menjadi terkenal bak selebritas yang muncul di ruang publik dengan senyum mengembang. Selepas dari bui, ada juga koruptor yang disambut bak pahlawan yang kembali dari medan perang.

Fenomena koruptor senyum tanpa malu itu hanya terjadi di Indonesia. Padahal, tersangka korupsi sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Bupati Purbalingga Tasdi, misalnya, masih sempat-sempatnya memperlihatkan salam metal tiga jari.

Pakaian khusus tahanan korupsi ternyata belum mampu memberi efek malu kepada koruptor. Senyuman atau salam tiga jari yang diperlihatkan tersangka korupsi sama sekali tidak memperlihatkan sikap terhina, menyesal, atau takut. Seakan-akan dia bangga menjadi koruptor.

Harus tegas dikatakan bahwa rompi oranye yang dikenakan koruptor sama sekali tidak membuat dirinya malu. Bisa jadi dia tidak malu karena seragam oranye juga dipakai instansi lain seperti Badan SAR Nasional atau pasukan oranye di Jakarta yang bertugas dalam hal kebersihan lingkungan. Tukang parkir di Jakarta juga kebanyakan memakai rompi oranye.

KPK perlu mempertimbangkan untuk mengganti seragam warna oranye. Jangan-jangan rompi oranye dipersepsikan salah oleh para koruptor, misalnya simbol status terpandang. Sebaiknya dicarikan seragam koruptor yang warnanya bisa memberi dampak malu yang luar biasa bagi koruptor dan keluarganya. Bila perlu, koruptor memakai baju dan celana seragam berwarna terang benderang, jangan sekadar rompi.

Selain itu, KPK tidak perlu ragu-ragu untuk memborgol tersangka yang diperiksa di KPK ataupun terdakwa korupsi yang dibawa ke persidangan. Borgol itu bukan semata-mata penting untuk menciptakan budaya malu dan menimbulkan efek jera. Borgol juga dibutuhkan untuk memberikan perlakuan sama di muka hukum. Seorang maling ayam saja diborgol ketika diproses di kepolisian.

Koruptor sebagai penjahat kemanusiaan memang sangat layak dan pantas diborgol sehingga dia tidak bisa melambaikan tangan atau memperlihatkan salam metal tiga jari.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More