Sekali lagi Tolak Caleg Mantan Koruptor

Penulis: Media Indonesia Pada: Senin, 28 Mei 2018, 05:05 WIB Editorial MI

DEWAN Perwakilan Rakyat dinilai publik sebagai lembaga paling korup. Penilaian itu terekam dalam hasil survei yang dirilis Transparency International Indonesia pada tahun lalu. Harus ada cara luar biasa memutus mata rantai korupsi di DPR.

Salah satu cara memutuskan mata rantai korupsi di lembaga perwakilan rakyat itu ialah melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg). Akan tetapi, harapan itu pupus karena DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang telanjur membuka pintu maaf selebar-lebarnya untuk mantan koruptor.

Pintu maaf untuk mantan koruptor itu tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan syarat calon anggota DPR dan DPRD tidak pernah dipenjara akibat melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih. Artinya, narapidana yang terjerat hukuman di bawah lima tahun masih diperkenankan maju menjadi caleg. Hal yang sama berlaku bagi narapidana korupsi dengan masa hukuman di bawah lima tahun.

Jika merujuk pada ketentuan undang-undang itu, mantan koruptor berpeluang berbondong-bondong menjadi caleg. Hal itu karena berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch, terpidana kasus korupsi selama 2017 rata-rata divonis di bawah lima tahun, tepatnya hanya 2 tahun 2 bulan penjara.

Masih ada secercah harapan untuk menutup kembali pintu maaf yang sudah dibuka pembuat undang-undang. Harapan itu ada pada peraturan KPU (PKPU) sebagai pelaksana undang-undang. Pasal 7 ayat (1) huruf J draf PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif menyatakan calon anggota legislatif 'bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi'.

Menurut rencana, PKPU itu diundangkan pekan ini dan kiranya Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu ragu-ragu untuk mengundangkannya. Kementerian Hukum dan HAM hanya melaksanakan tugas administrasi pengundangan, bukan mempersoalkan substansinya. Pihak yang tidak setuju bisa menggugat ke Mahkamah Agung setelah diundangkan.

Perlu digarisbawahi soal tugas administrasi Kementerian Hukum dan HAM karena dalam rapat konsultasi penyusunan PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif, Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu tetap menolak pelarangan tersebut.

Alangkah eloknya jika seluruh pemangku kepentingan kepemiluan memberikan dukungan kepada KPU. Harian ini pun kembali menyatakan sikap untuk menolak caleg mantan koruptor.

Mengapa kita konsisten mendukung syarat calon anggota legislatif 'bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi'? Syarat itu sudah terlebih dahulu berlaku untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang diundangkan pada 12 April 2018 juga memiliki klausul sama. Pasal 60 ayat (1) huruf J mensyaratkan calon anggota DPD 'bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi'.

Terang benderang sudah, syarat caleg untuk DPR dan DPRD sama persis dengan syarat untuk calon DPD karena keduanya merujuk pada undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Pemilu. Draf PKPU 14/2018 juga dikonsultasikan KPU dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu.

Mengapa Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu diam seribu bahasa saat pembahasan syarat calon DPD, tetapi keras menolak aturan yang sama untuk caleg DPR dan DPRD?

Tegas kita katakan bahwa penolakan tiga lembaga itu memperlihatkan sikap ambivalen dan diskriminatif. Apakah ada konflik kepentingan lantaran mantan terpidana korupsi kebanyakan berasal dari lembaga perwakilan?

Sikap ambivalen dan diskriminatif itu harus dilawan. Saatnya publik mendukung KPU agar tidak gentar untuk melarang caleg mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Bila perlu, KPU juga menambahkan larangan mantan terpidana kejahatan luar biasa lainnya seperti mantan teroris untuk menjadi caleg.

Masih terlampau banyak orang yang lebih berkompeten dan lebih berintegritas untuk menjadi caleg. Partai politik jangan sekali-kali tergoda mencalonkan mantan koruptor. Jika parpol tetap mencalonkan mantan koruptor, rakyat menjadi filter terakhir. Rakyat yang cerdas tidak akan mencoblos mantan koruptor di bilik suara. Malu nian bila kelak lembaga perwakilan sebagai tempat reuni para mantan koruptor.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More