Editorial

Mendamba Gubernur Pencari Solusi

Sabtu, 4 November 2017 05:05 WIB

KEMACETAN lalu lintas telah menjadi bagian tidak terpisahkan di Ibu Kota Jakarta dalam satu hingga dua dekade terakhir. Penyebab utamanya ialah, berbeda dengan kota-kota metropolitan dunia lainnya, Jakarta terlambat memiliki sistem transportasi publik yang efisien dan nyaman.

Beruntung pada 2012, Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Joko Widodo, memutus lingkaran setan persoalan kemacetan masif dengan mulai menerapkan sistem infrastruktur transportasi publik. Solusi fenomenal yang sudah kita ketahui bersama itu ialah dengan membangun mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT) di Jakarta.

Ketika akan memulai pembangungan MRT dan LRT itu, Jokowi pun sejak awal telah mengingatkan bahwa kemacetan lalu lintas akan bertambah selama tahap pembangunan MRT dan LRT berlangsung.

Karena itu, Jokowi meminta warga DKI Jakarta bersabar menghadapi kemacetan yang akan bertambah. "Pelaksanaan proyek ini jelas akan menambah kemacetan di Jakarta. Nanti, jangan sampai semua caci makinya masuk ke MRT," kata Jokowi di lokasi pembangunan stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2013.

Akan tetapi, empat tahun kemudian, tepatnya hari-hari belakangan ini, Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan justru mempersoalkan kembali kemacetan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.

Bukan hanya MRT, Anies menyebut ada 10 proyek infrastruktur yang sedang berjalan yang membuat kemacetan luar biasa berlangsung. Ke-10 proyek itu ialah flyover Pancoran, flyover Cipinang-Lontar, flyover Bintaro, terowongan Mampang-Kuningan, terowongan Kartini, terowongan Matraman, LRT Cawang-Dukuh Atas, LRT Velodrome-Kelapa Gading, pembangunan ruas tol dalam kota koridor Sunter-Pulogebang, pembangunan Tol Depok-Antasari, dan Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu).

Anies juga menyebut penyebab bertambah masifnya kemacetan lalu lintas ialah karena ke-10 proyek itu tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terhadap lalu lintas. Tidak adanya amdal terhadap lalu lintas itu, disebutkan Anies, menimbulkan kesemrawutan luar biasa.

Kita menyesalkan pernyataan yang ahistoris dan terburu-buru. Ahistoris karena menganggap peringatan Jokowi pada 2013 mengenai dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap bertambahnya kemacetan di Ibu Kota tidak ada. Terburu-buru karena menuduh bahwa proyek-proyek infrastruktur itu tidak memiliki amdal lalu lintas.

Padahal, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal, yang kini juga bawahan Anies, proyek-proyek infrastruktur tersebut jelas memiliki amdal lalu lintas. "Itu berdasarkan amdal lalu lintas. Tidak mungkin tidak ada amdal lalu lintas," tegas Yusmada seperti dikutip harian ini, kemarin.

Karena itu, kita berharap Anies bersikap lebih cermat dan bijak dalam mengambil sikap.

Jangan hanya karena tidak suka atau tidak setuju dengan program gubernur sebelumnya, semua kebijakan pejabat lama disalahkan.

Jangan pula hanya karena kadung mengumbar janji saat kampanye, pernyataan serampangan dilontarkan.

Terus terang Anies seperti hendak memutus hubungan dengan pendahulunya. Terus terang pula, Anies seperti hendak menarik garis pembeda dengan pemerintah pusat. Ini tampak sekali dari dalam kasus reklamasi dan 10 proyek infrastruktur yang katanya tanpa amdal itu. Apa maksud dan tujuannya?

Gubernur seharusnya membangun solusi, bukan oposisi.

Komentar