Editorial

Vonis Ringan Penegak Hukum

Selasa, 5 September 2017 05:01 WIB

DUA kali sudah nama Mahkamah Konstitusi tercoreng oleh perilaku hakim yang tanpa malu-malu melakukan tindak korupsi. Setelah Akil Mochtar, Patrialis Akbar kemarin dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dari pihak beperkara. Suap itu bertujuan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara terkait dengan uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Patrialis. Vonis itu hanya terpaut satu tahun dari vonis yang diterima Basuki Hariman. Pengusaha daging tersebut mendapat ganjaran bui tujuh tahun karena menyuap Patrialis. Delapan tahun penjara bisa dibilang ringan bila melihat tuntutan jaksa terhadap Patrialis ialah hukuman 12,5 tahun penjara.

Apalagi jika yang menjadi perbandingan ialah vonis yang diterima Akil Mochtar. Sejak pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta hingga tingkat kasasi, vonis terhadap Akil bergeming, yakni penjara seumur hidup. Akil terbukti bersalah menerima suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam putusan hakim pengadilan tipikor, Akil dinilai mengakibatkan runtuhnya wibawa MK yang merupakan benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Majelis hakim di tingkat kasasi menyatakan, sebagai pengawal utama konstitusi, Akil Mochtar seharusnya mengharamkan setiap usaha siapa pun yang ingin menodai asas-asas demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar.

Hakim konstitusi semestinya bersikap sebagai negarawan dan tidak korupsi. Dalam perkara Patrialis, hakim menilai perbuatan Patrialis telah mencederai lembaga Mahkamah Konstitusi. Hanya itu faktor memberatkan yang merujuk pada kewenangan dan posisi Patrialis sebagai hakim konstitusi ataupun negarawan.

Hakim tidak menyoal perjalanan panjang karier Patrialis di jalur penegak hukum, pemerintahan, dan anggota legislatif. Patrialis juga sempat menjadi bagian dari penyusun amendemen Undang-Undang 1945. Dalam keterangannya ketika diperiksa sebagai terdakwa, Patrialis bahkan menyebut dirinya sebagai anggota komisi hukum DPR yang bekerja maksimal merealisasikan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bila Patrialis begitu memahami hukum dan pentingnya pemberantasan korupsi, mengapa dia masih saja mau menerima suap? Pertanyaan itu rupanya tidak merasuk ke sanubari majelis hakim. Yang tercetus dalam pertimbangan hakim ialah Patrialis telah berjasa kepada negara dan menerima satyalencana sehingga patut mendapatkan keringanan.

Pelaku korupsi yang berasal dari jajaran penegak hukum sudah sepatutnya mendapatkan pemberatan hukuman, bukan malah dicarikan hal-hal yang meringankan. Kita mengapresiasi para hakim yang berani menjatuhkan vonis berat. Sampai saat ini baru Akil Mochtar, pelaku korupsi dari kalangan penegak hukum yang divonis seumur hidup.

Selain itu, ada jaksa Urip Tri Gunawan yang dihukum cukup berat dengan vonis 20 tahun penjara. Begitulah wajah penindakan korupsi di negeri kita. Hukuman berat ialah hal yang langka dijatuhkan kepada para pelakunya.

Tidak mengherankan bila efek jera tidak kunjung didapat. Bila pisau algojo tidak segera diasah dengan standar vonis bagi koruptor, rompi oranye KPK akan terus laku keras.

Komentar