Editorial

Tragedi Rohingya Tragedi Kita

Senin, 4 September 2017 05:01 WIB

TRAGEDI kemanusiaan terus berlangsung di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Pembantaian terhadap warga muslim Rohingya belum juga dihentikan pihak militer negeri itu. Hingga kemarin, sedikitnya 400 warga Rohingya, termasuk mereka yang lanjut usia, perempuan, dan anak-anak, dilaporkan tewas menjadi korban kekejaman pasukan Myanmar yang disebut-sebut telah menjalankan operasi pembersihan etnik.

Sekitar 73 ribu warga sipil pun dilaporkan mengungsi melewati perbatasan Myanmar dengan Bangladesh sejak kekerasan meletus pada 25 Agustus lalu. Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya itu memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun, pembantaian terhadap mereka kali ini dilaporkan merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Tragedi kali ini bermula saat gerilyawan Rohingya dilaporkan menyerang polisi Myanmar dan pos-pos paramiliter yang diklaim sebagai upaya untuk melindungi minoritas muslim dari penganiayaan oleh pasukan keamanan di negara mayoritas buddhis itu. Sebagai respons balik, militer Myanmar pun melakukan 'operasi pembersihan etnik' dengan dalih membasmi kaum pemberontak.

Kita jelas tidak dapat menerima operasi 'pembersihan etnik' oleh militer Myanmar di Rakhine, apa pun dalihnya. Yang kita lihat sedang berlangsung ialah sebuah operasi pembantaian dan pembunuhan besar-besaran yang dijalankan secara masif dan sistematis. Apalagi, aksi itu juga menimpa warga lanjut usia, perempuan, dan anak-anak yang, atas nama kemanusiaan, ialah haram hukumnya menjadi sasaran para pihak yang terlibat konflik di mana pun dan kapan pun.

Yang lebih mengerikan, pemerintah Myanmar dan militer negeri itu seperti mengabaikan kecaman dan seruan dunia agar operasi pembersihan etnik dihentikan. Tidak kurang dari Paus Fransiskus dan sejumlah penerima Hadiah Nobel Perdamaian telah mengecam dan mendesak agar kejahatan terhadap kemanusiaan oleh militer Myanmar itu dihentikan.

Namun, kekejaman demi kekejaman terus berlanjut di Rakhine. Yang kita sayangkan, penerima Hadiah Nobel Perdamaian asal Myanmar, Aung San Suu-Kyi, bersikap acuh tak acuh seperti membiarkan tragedi kemanusiaan terus berlangsung di negerinya. Karena itu, tekanan internasional terhadap pemerintah dan militer Myanmar harus ditingkatkan karena kecaman dan tekanan yang sejauh ini dilancarkan sepertinya diabaikan.

Masyarakat dunia, termasuk Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (OKI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bersatu dalam ikhtiar menghentikan tragedi kemanusiaan di Myanmar. Dunia internasional harus terus menekan Myanmar agar segera menghentikan praktik biadab tersebut.

Solidaritas dunia untuk Rohingya pun harus diimplementasikan dan dikuatkan. Di dalam negeri, Presiden Jokowi menyesalkan terjadinya tragedi di Rakhine dan mendesak pemerintah Myanmar menyelesaikannya. Bukan cuma itu, Presiden mengambil langkah konkret dengan menugasi Menlu Retno P Marsudi bertolak ke Myanmar dan bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.

Menlu Retno juga dijadwalkan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, Menteri pada Kantor Presiden U Kyaw Tint Swe, dan National Security Advisor U Thaung Tun. Indonesia harus terus memainkan peran utama dalam menghentikan tragedi Rohingya karena hal itu merupakan tragedi kemanusiaan, tragedi kita. Dengan segala daya dan upaya itu kita berharap agar tragedi kemanusiaan atas warga Rohingya berakhir.

Komentar