Editorial

Memberantas Narkoba di Balik Penjara

Kamis, 3 August 2017 05:01 WIB

DALAM banyak hal, lembaga pemasyarakatan (LP) betul-betul mengkhianati fungsinya. Ia yang semestinya menjadi tempat penjeraan tak jarang justru menjadi tempat yang aman bagi narapidana untuk terus melakukan kejahatan. Keberadaan LP di negeri ini tak jarang mencuatkan anomali. Ia sering membuahkan keanehan karena dari balik sel itulah penjahat yang seharusnya dibuat insaf malah leluasa berbuat jahat. Bukan sekali dua kali publik disuguhi berita tentang terungkapnya praktik kejahatan, khususnya narkoba, yang dikendalikan narapidana.

Termutakhir, jajaran Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 1,2 juta butir pil ekstasi. Pil gedek yang jumlahnya sangat besar dengan nilai amat besar pula, yakni sekitar Rp600 miliar, itu didatangkan dari Belanda. Jika barang laknat tersebut lolos ke pasaran, lebih dari 2 juta anak bangsa bakal teracuni. Tak cuma meringkus tiga pelaku dan menembak mati satu orang lainnya, Polri juga mengungkap fakta bahwa penyelundupan diotaki Aseng, terpidana 15 tahun dalam kasus narkoba yang kini mendekam di LP Nusakambangan.

Kukuhnya tembok penjara dan kuatnya jeruji besi bukan halangan berarti bagi Aseng untuk mengendalikan bisnis haram itu. Kita prihatin, amat prihatin, masih ada narapidana yang bisa mengendalikan bisnis narkoba dari penjara. Kita geram, amat geram, LP yang seharusnya menjadi pengekang justru menjadi pengaman sepak terjang mereka. Dalam beberapa kasus, LP pun menjadi arena peredaran bahkan pabrik pembuatan narkoba. Tak berlebihan rasanya jika kita katakan bahwa dalam kasus narkoba, sebagian aparat di Republik ini lebih dungu ketimbang keledai.

Jika keledai saja ogah terperosok di lubang yang sama, mereka terus saja kecolongan oleh ulah narapidana yang mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara. Juga, wajar jika publik menganggap mustahil para pesakitan itu bebas berbisnis haram kalau tak dibantu, atau setidaknya dibiarkan pengelola penjara. Bukankah sudah ada beberapa sipir atau bahkan kepala LP yang dikenai sanksi karena perkara tersebut? Lewat forum ini kita berulang kali menyuarakan, seperti halnya korupsi, narkoba ialah kanker stadium empat yang harus ditangani dengan upaya-upaya luar biasa.

Perang melawan narkoba juga tak bisa parsial, gigih di satu sektor tapi melempem di sektor lain. Akan percuma, misalnya, kendati Polri ataupun Badan Narkotika Nasional gencar melakukan penindakan tapi jaksa atau hakim bermurah hati dalam memberikan penghukuman. Pun, akan sia-sia jika LP tak lagi peduli dengan peran penjeraan. Negeri ini hanya akan memenangi perang besar melawan narkoba jika semua pihak, utamanya aparat, bekerja secara komprehensif, simultan, dan tanpa kompromi.

Satu saja lunglai, siap-siap saja kita dipencundangi. Untuk kesekian kalinya kita mendesak Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang oleh negara diberi amanah sebagai pengelola penjara untuk berbenah diri. Usut tuntas kenapa Aseng masih bisa mengotaki bisnis narkoba dari penjara dan tindak tegas aparat yang terlibat. Bisa dipastikan, Aseng bukanlah satu-satunya narapidana yang masih berbisnis narkoba, yang tentu saja tak lepas dari 'kebaikan hati' petugas penjara.

Apalagi, BNN pernah menyatakan 60% peredaran narkoba di Tanah Air dikendalikan dari LP. Karena itu, gebrakan dan terobosan nyata dari Kemenkum dan HAM amat kita tunggu untuk menindak para aparat yang bermental pengkhianat. Peningkatan pengawasan ialah keniscayaan. Sanksi tegas merupakan kemestian. Itu semua mesti dilakukan agar penjara tak terus-terusan menjadi surga bagi bandar narkoba yang menghadirkan neraka bagi bangsa kita.

Komentar