Editorial

Berhentilah Menjerumuskan Presiden

Senin, 17 July 2017 05:00 WIB

DALAM sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, posisi presiden sangat kuat.

Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Namun, itu bukan berarti presiden boleh berbuat sekehendaknya.

Presiden dalam menjalankan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap harus berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara teperinci tugas dan fungsi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Celakanya, orang sering meminta Presiden melakukan sesuatu yang berada di luar kewenangannya.

Sejak bergulirnya hak angket DPR atas KPK, misalnya, sejumlah kalangan berulang kali meminta Presiden turun tangan.

Dari turut campurnya Presiden diharapkan proses hak angket berhenti.

Itu artinya mereka tak sekadar meminta Presiden turut campur, tetapi juga mengharapkan Presiden menghentikan laju hak angket.

Permintaan agar Presiden turun tangan mencampuri dan menghentikan hak angket sama dengan permintaan agar Presiden melampaui konstitusi.

Konstitusi tidak mengatur hal tersebut.

Bila memenuhi permintaan itu, Presiden bisa dianggap melanggar konstitusi.
Hak angket merupakan hak konstitusional DPR.

Bila mencampuri atau bahkan menghentikannya, Presiden bisa dianggap melanggar hak konstitusional DPR.

Itu sama artinya Presiden melanggar konstitusi.

Bila Presiden melanggar konstitusi, secara normatif ia bisa dimakzulkan.

Itu artinya meminta Presiden turut campur dalam perkara hak angket sama dengan menjerumuskan Presiden ke jurang pelanggaran konstitusi yang bisa berakhir di lembah pemakzulan.

Namun, bukan berarti Presiden tidak bisa turun tangan sama sekali.

Presiden bisa turut campur bila, misalnya, hak angket berujung pada pembubaran KPK.

Kita tahu KPK dibentuk berdasarkan undang-undang.

Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak mengajukan dan bersama-sama DPR membahas dan menyetujui undang-undang.

Dengan kewenangan itu, Presiden bisa turut campur, misalnya menolak pembubaran KPK.

Mereka yang menghendaki Presiden turut campur, bersabarlah, bersabar menanti ujung hak angket.

Hak angket mencapai ujung salah satunya bila KPK memenuhi undangan Panitia Khusus Hak Angket DPR.

Intinya, kita ingin menegaskan bahwa hak angket DPR atas KPK bukanlah perihal setuju atau tidak setuju, melainkan perihal konstitusional atau tidak konstitusional.

Hak angket ialah hak konstitusional DPR. Presiden tidak boleh mencampurinya demi tetap berpegang teguh kepada amanat konstitusi.

Tidak ada salahnya bila KPK memenuhi undangan Pansus Hak Angket demi mendukung pelaksanaan konstitusi oleh DPR.

Bila tidak sependapat dengan hak angket, tempuhlah jalur konstitusi.

Gitu aja kok repot!

Komentar