Editorial

Membangun Masyarakat Kritis

Jum'at, 14 July 2017 05:05 WIB

ADA perkara besar di balik hiruk pikuk kasus penganiayaan ahli telematika Hermansyah.

Perkara besar itu ialah adanya upaya membangun asumsi yang melampaui kebenaran dan, celakanya, masyarakat memercayainya.

Disebut melampaui kebenaran karena polisi ketika itu belum lagi melakukan penyelidikan, tetapi terbangun opini bahwa penganiayaan Hermansyah terkait dengan pernyataannya bahwa percakapan Rizieq Shihab dan Firza Husein yang mengandung konten pornografi ialah rekayasa.

Asumsi yang melampaui kebenaran itu segera viral di media sosial.

Itu menjadi bukti bahwa masyarakat cenderung memercayainya.

Ketika orang memviralkan suatu informasi, itu menunjukkan ia setuju atau percaya terhadap informasi tersebut.

Asumsi soal motif penyerangan itu dibuat Rizieq Shihab.

Ia yang entah berada di mana menyimpulkan bahwa penyerangan tersebut tidak bisa dipisahkan dari pernyataan Hermanysah atas kasus dugaan chat pornografi yang dilakukan dirinya dan Firza Husein.

Melalui rekaman Whatsapp, Rizieq juga mengimbau laskar FPI untuk memburu para pelaku.

Hanya dalam waktu singkat asumsi tidak berdasar itu menjadi viral dan diterima banyak orang sebagai kebenaran.

Karena ia sudah tertancap dalam di benak publik sebagai kebenaran, ketika polisi mengungkap pelaku dan motif penganiayaan, publik tidak memercayainya.

Malah kemudian viral di media sosial foto yang menggambarkan para tersangka diperiksa di salah satu ruang di rumah Kapolri.

Padahal, pemeriksaan berlangsung di salah satu ruang di Kantor Polres Depok.

Kapolri memang pernah berada di ruang tersebut ketika mengunjungi Polres Depok, Februari silam.

Itu jelas upaya membangun opini bahwa polisi merekayasa pengungkapan kasus penganiayaan Hermansyah tersebut.

Celakanya, sekali lagi, publik menyetujui dan memercayainya sebagai kebenaran lalu ikut menjadi penyebar asumsi-asumsi tidak berdasar itu.

Dalam tataran ilmiah, fenomena dalam hiruk pikuk kasus penganiayaan Hermansyah disebut post-truth atau pascakebenaran.

Post-truth ialah suatu kondisi ketika orang lebih mengedepankan emosi ketimbang rasio, kepercayaan pribadi ketimbang fakta-fakta lapangan.

Post-truth berseliweran bersamaan dengan berkembangnya penggunaan media sosial.

Oleh karena itu, post-truth bukan fenomena khas Indonesia, melainkan fenomena global.

Terpilihnya Donald Trump dalam pemilu di Amerika Serikat merupakan post-truth, bahkan ia menjadi dasar lahirnya istilah post-truth tersebut.

Bagaimana menghadang post-truth? Hukum kelihatannya terbatas menjangkaunya. Membangun dan menghidupkan kekritisan masyarakat menjadi salah satu jalan menghadang post-truth.

Kekritisan akan membuat orang tidak percaya begitu saja segala informasi.

Kekritisan mendorong orang lebih mengedepankan rasio ketimbang emosi, fakta-fakta lapangan ketimbang kepercayaan personal.

Bila post-truth mendatangkan kegaduhan, kekritisan menghadirkan dialog. Ketika post-truth menjerumuskan kita pada kebohongan, dialog mengantarkan kita pada kebenaran.

Tak kalah penting pula, para pemangku kepentingan untuk tidak ikut-ikutan membangun opini post-truth, opini berdasarkan asumsi yang melampaui kebenaran.

Bisa jadi publik berpaling kepada asumsi yang belum tentu benar karena merasa pemangku kepentingan sering menyampaikan informasi yang tidak benar.

Bila masyarakat kritis dan pemangku kepentingan jujur dalam perkataan dan perbuatan, niscaya terbangun rasa saling percaya dalam diri bangsa besar ini.

Komentar