Editorial

Pemindahan Ibu Kota Jangan cuma Wacana

Jum'at, 7 July 2017 05:01 WIB

IBARAT makhluk hidup, kota dapat terus tumbuh atau berhenti bertumbuh. Daya dukung menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan vitalitas kota. Jika daya dukung sudah terlampaui, kota menjadi seperti balon yang siap meletus. Datangnya arus baik manusia maupun uang memang membuat kota bertambah besar, tetapi itu tidak dapat bertahan lama. Mimpi buruk inilah yang sebenarnya sudah lama menghantui Jakarta.

Beban yang ditampung kota berusia 490 tahun ini sudah melawati daya dukungnya. Dengan luas wilayah sekitar 740 km2, idealnya Jakarta hanya menampung 7,5 juta jiwa. Namun, tahun ini jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 10,2 juta jiwa. Di siang hari, Jakarta bahkan harus menampung 14,5 juta orang.

'Gula' Jakarta memang terlalu menggiurkan. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, daya tarik kota ini tidak akan bisa disaingi kota lain. Konsekuensinya, Jakarta seperti orang yang serbapenyakitan. Tidak hanya lingkungan, baik air bersih maupun penurunan muka tanah, tetapi juga kemacetan, kriminalitas, hingga potensi kembali terjadinya guncangan sosial.

Karena itu, pemindahan fungsi ibu kota negara dari Jakarta sesungguhnya telah jadi hal mendesak. Wacana pemindahan yang sudah muncul dari era Soekarno ini harus segera mulai diseriuskan, jika tidak ingin Jakarta benar-benar menjadi balon yang meletus. Jakarta kelak menjadi pusat bisnis, sedangkan ibu kota baru menjadi pusat pemerintahan. Salah satu kota yang paling santer disebut sebagai calon ibu kota baru ialah Palangkaraya di Kalimantan Tengah.

Kita mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan kajian-kajian serius sebagai tindak lanjut keinginan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara itu. Kajian menyeluruh memang keniscayaan karena pemindahan ibu kota negara berarti memindahkan ekosistem. Pemindahan ibu kota negara bukan semata memindahkan kantor-kantor administrasi, melainkan mencakup pemindahan keluarga para pegawai negeri yang jumlahnya jutaan.

Bukan saja standar-standar keamanan, kenyamanan, serta prestise ibu kota negara yang harus diperhitungkan, melainkan juga biaya lingkungan dan sosial yang harus ditanggung di tempat baru tersebut. Tanpa kajian yang matang, pemindahan kota justru akan menciptakan masalah baru, bahkan bisa mengulang kesalahan yang sudah terjadi di Jakarta. Belum lagi jika kita mengingat bahwa pemindahan ibu kota negara sudah pasti membutuhkan anggaran mahabesar.

Untuk pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, pada 2011, Kementerian Pekerjaan Umum membuat kajian yang menyimpulkan kebutuhan dana Rp200 triliun. Pelibatan swasta menjadi penting untuk mengatasi perkara tingginya biaya. Pemerintah memang akan melibatkan swasta. Di sisi lain, dengan berkaca pada berbagai negara yang sudah lebih dulu memindahkan Ibu Kota, dana besar memang tidak bisa dihindari. Bahkan Brasil pun harus menanggung peningkatan utang yang drastis saat membuat ibu kota baru Brasilia.

Namun, biaya itu terbayar dengan Brasilia yang terbukti sebagai salah satu contoh sukses pemindahan ibu kota. Kematangan rencana memuluskan pemindahan itu dalam waktu yang relatif tidak lama. Sebaliknya, ada pula negara yang telah lebih dari 40 tahun belum juga rampung memindahkan ibu kota. Kelambanan proses itu tidak hanya membuat fungsi ibu kota baru tidak berjalan maksimal, tetapi juga menghambat proses pembenahan di ibu kota lama.

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan kajian matang dan menyeluruh untuk pemindahan ibu kota. Kajian matang akan menjadikan ibu kota baru bermaslahat bagi negara. Akan tetapi, kita tak boleh berhenti pada kajian karena jika itu yang terjadi, pemindahan ibu kota cuma menjadi wacana. Setiap waktu harus ada kemajuan supaya pemindahan ibu kota negara betul-betul terwujud.

Komentar