Editorial

Hormati Hukum Hentikan Prasangka

Jum'at, 19 May 2017 05:01 WIB

KASUS pesan berkonten pornografi yang diduga melibatkan pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab dan Ketua Yayasan Sahabat Cendana Firza Husein berkembang kian tidak menentu.

Proses pengusutan oleh polisi berlarut-larut.

Hasilnya informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya lalu-lalang di saluran komunikasi publik.

Semua itu berpangkal pada ketidakhadiran Rizieq memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan.

Padahal, jika Rizieq memenuhi panggilan, di situlah kesempatan untuk mengklarifikasi tentang benar atau tidaknya percakapan berkonten pornografi yang diduga terjadi antara dirinya dan Firza.

Firza, yang diaku Rizieq sebagai murid, tiga hari lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Hal itu dilakukan seusai polisi yakin atas bukti-bukti dan kesaksian yang telah didapat.

Sebaliknya, polisi belum bisa mengusut Rizieq karena yang bersangkutan absen memenuhi panggilan kepolisian.

Tak pelak, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menuding kepolisian telah berlaku diskriminatif.

Sebagai perempuan, apalagi yang tidak memiliki kekuatan politik maupun dukungan massa, Firza lebih mudah ditersangkakan.

Kondisi serupa, disebut LBH APIK, juga banyak terjadi pada perempuan korban pelecehan seksual.

Kondisi tersebut, tandas LBH APIK, berbanding terbalik dengan pihak-pihak yang memiliki massa di belakang mereka.

Mereka sekaligus mesin-mesin penyebar informasi untuk menangkis keterangan resmi kepolisian yang dinilai menyudutkan sosok yang mereka bela.

Tinggal publik yang dibingungkan aksi bantah-membantah dan saling mengklaim kebenaran tersebut.

Menurut penasihat hukumnya, Rizieq sedang berada di Arab Saudi.

Para penasihat hukum Rizieq juga menegaskan klien mereka menolak menghadiri panggilan kepolisian sebagai bentuk perlawanan karena merasa bahwa kasus tersebut direkayasa.

Karena itu, polisi pun memaklumatkan akan menjemput paksa Rizieq.

Namun, menjemput ke Arab Saudi bukanlah pekerjaan mudah.

Banyak prosedur yang harus dilalui. Akan jauh lebih mudah dan terhormat bagi Rizieq bila ia sendiri pulang dan memenuhi panggilan polisi.

Kesempatan tersebut juga bisa digunakan untuk mengakhiri segala silang sengkarut kasus dan rupa-rupa syak wasangka, yang bisa berujung tidak produktif bagi negeri ini.

Lebih dari itu, berulang kali kita tandaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Karena itu, sebagaimana anjuran Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang meminta Rizieq mematuhi proses hukum, akan lebih elok bila anjuran itu tidak bertepuk sebelah tangan.

Ada peribahasa yang kita kenal dan diajarkan sejak sekolah dasar yang berbunyi berani karena benar, takut karena salah.

Kalau memang betul bahwa kasus tersebut direkayasa, perlawanan paling elegan ialah membuktikannya di hadapan hukum.

Melalui forum ini juga kita kembali menegaskan bahwa menghormati hukum merupakan bentuk penghargaan atas peradaban.

Karena itu, siapa pun mestinya berhenti mengembuskan rumor dan gosip serta menyerahkan tangan-tangan hukum yang adil dan objektif untuk bekerja.

Komentar