Editorial

Gaduh Menjelang Masa Tenang

Sabtu, 15 April 2017 05:01 WIB

DI penghujung masa kampanye pilkada DKI putaran kedua, menjelang masa tenang, kita dienyakkan kabar pengusiran calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat seusai salat Jumat di sebuah masjid di Jakarta. Sungguh hal itu sebuah kegaduhan yang datang dari perilaku intoleran dan jauh dari kata simpatik terhadap sesama pemeluk agama. Bukankah umat Islam, apa pun preferensi politik mereka, boleh beribadah di masjid mana pun?

Itulah akibatnya bila agama dicampuradukkan dengan politik. Itulah akibatnya bila rumah ibadah dijadikan ajang kampanye politik. Bicara ihwal rumah ibadah dijadikan ajang kampanye terselubung, kemarin, bertebaran selebaran dan buku di satu rumah ibadah yang mendiskreditkan salah satu pasangan calon. Kita tentu saja menyesalkan kedua peristiwa itu. Kita berharap hal semacam itu tidak terjadi lagi di hari terakhir masa kampanye. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi di masa tenang.

Masa tenang menandai berakhirnya tahapan kampanye. Visi, misi, dan rencana program seluruh pasangan calon sudah disampaikan pada masa kampanye. Masa tenang ditujukan agar pemilih berada dalam suasana yang sungguh nyaman untuk mempertimbangkan secara matang pasangan calon yang kelak mereka pilih pada 19 April. Masa kampanye pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang begitu keras, diwarnai berbagai polemik, kontroversi, saling serang, serta perdebatan gagasan sudah berakhir. Saatnya gencatan senjata. Biarlah pemilih yang belum menentukan pilihan merenung dan kemudian menentukan pilihan.

Semua pihak hendaknya menghormati masa tenang, 16-18 April 2017. Bukan saatnya lagi menggelar kegiatan yang bisa ditafsirkan sebagai kampanye. Hiruk-pikuk kampanye sejak putaran pertama akhir tahun lalu mesti disudahi besok. Ketenangan dalam masa tenang harus dijaga semua pihak. Masa tenang tiga hari nanti tidak bisa dianggap enteng oleh aparat keamanan, KPU, dan Bawaslu, serta masyarakat.

Mengapa? Masa tenang justru masa paling rawan. Di sinilah para pihak biasanya melakukan kampanye terselubung. Kita menginginkan tim sukses menyetop upaya kampanye terselubung, apalagi upaya untuk melakukan kecurangan. Bawaslu bersama aparat harus ekstra waspada untuk memastikan jangan sampai ada celah sekecil apa pun yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Upaya menggunakan fasilitas-fasilitas publik seperti tempat ibadah untuk kampanye terselubung haruslah dituntaskan Bawaslu bersama penegak hukum. Jika fenomena semacam ini tidak mendapat perhatian Bawaslu dan aparat, jangan salahkan jika masa tenang justru menjadi masa gaduh.

Belum lagi adanya rencana pengerahan massa dari luar Jakarta pada saat pencoblosan 19 April lewat kedok tamasya Al-Maidah yang diinisiasi simpatisan salah satu kandidat. Untuk itulah aparat jangan hanya terpaku pada pasangan calon dan timses mereka karena banyak kampanye terselubung dilakukan relawan-relawan yang bahkan tidak didaftarkan ke KPU.

Masa tenang sebelum pencoblosan di dunia nyata juga diharapkan terjadi pula di dunia maya. Tidak bisa dimungkiri, opini yang berkembang di media sosial jelas punya pengaruh terhadap preferensi pemilih di pilkada DKI Jakarta. Larangan ini tak hanya berlaku bagi akun resmi pasangan calon, tetapi juga seluruh relawan, pendukung, hingga masyarakat secara keseluruhan. Jangan sampai masa tenang gaduh di media sosial seperti pada putaran pertama lalu.

Kala itu, para pengguna media sosial mengabaikan permintaan KPU untuk menahan diri. Di jejaring sosial Twitter, para pengguna medsos ataupun buzzer masih terus sahut-menyahut terkait dengan kampanye, baik mendukung maupun mengejek setiap kandidat. Hoax deras mengalir lewat jejaring maya. Untuk itulah, Bawaslu, juga Polri melalui cyber crime mereka, bisa mengantisipasi perilaku melanggar yang juga potensial terjadi di masa tenang putaran kedua nanti.

Publik ingin masa tenang kondusif untuk para pemilih merenungkan pilihan mereka. Bagi pemilih yang sudah punya pilihan, biarlah mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut menjatuhkan pilihan. Pilkada merupakan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas, tanpa intimidasi.

Komentar